Berita

Sri Sultan HB X

Politik

Presidium MRI Dukung Penuh Penetapan Kembali Sri Sultan HB X Sebagai Gubernur DIY

SENIN, 31 JULI 2017 | 05:39 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI) Yudi Syamhudi Suyuti mendukung penetapan kembali Sri Sultan HB X sebagai Gubernur DI Yogyakarta untuk periode 2017-2022, sesuai UU Keistimewaan Yogyakarta.

Ada beberapa hal mendasar yang menjadi alasan dukungan penuh Presidium MRI kepada Sri Sultan HB X.

Pertama, dukungan Sri Sultan HB X untuk kembali ke UUD 45 asli dan memperkuat hak-hak rakyat pribumi. Kedua, Sri Sultan HB X bersama Umat Islam mendukung Gerakan Keagamaan Islam yang saat ini dijadikan musuh rezim Jokowi dan jaringan Kekuasaannya.


"Prinsip ini sama dengan Prinsip Umat Islam dan Presidium MRI," jelas Suyuti lewat pesan (Senin, 31/7).

Ketiga, Sri Sultan HB X dengan tegas menolak pembangunan infrastruktur yang terkait dengan proyek OBOR (One Belt One Road) One Cina, baik yang berada di Daerahnya maupun yang berskala Nasional.

Menurutnya, keputusan Sri Sultan HB X itu juga sejalan dengan perjuangan Presidium MRI. Karena memang rakyat banyak menolak Indonesia dijadikan Negara Bagian Cina Raya.

Keempat, persoalan nama baru Sultan HB X, dari Hamengku Buwono menjadi Hamengku Bawono bukan menjadi persoalan. Karena sesuai UUD 45 asli, Pasal 18B tentang Hak Istimewa dan Hak-Hak Adat yang harus diakui dan dihormati Negara. Berdasarkan sejarah pada 19 Agustus 1945 kedudukan Kooti Kesultanan Yogyakarta telah disidangkan sebagai pengakuan lahirnya Negara Indonesia sekaligus Rasa Syukur pada Allah yang menjadi dasar dikeluarkannya Dekrit Sri Sultan HB IX sebagai Keputusan Resmi Kerajaan untuk Berintegrasi Kepada Republik Indonesia pada 5 September 1945.

"Dan atas lahirnya Maklumat No.18 1946 oleh Sri Sultan HBX dan Sri Paduka PA VIII DIY ditetapkan sebagai Daerah Istimewa dari bersatunya dua Monarki Kesultanan dan Pakualaman," imbuhnya.

Kelima, terkait persoalan nama panjang Sri Sultan HB X untuk penetapan sebagai Gubernur DIY, pihaknya menduga ada intervensi Rezim Jokowi yang memanfaatkan konflik di Kesultanan DIY demi kepentingan rezim Jokowi beserta Jaringan Kekuasaannya dan Konglomerat Taipan untuk kepentingan penguasaan Cina atas Indonesia. [zul]

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya