Berita

Sri Sultan HB X

Politik

Presidium MRI Dukung Penuh Penetapan Kembali Sri Sultan HB X Sebagai Gubernur DIY

SENIN, 31 JULI 2017 | 05:39 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ketua Musyawarah Rakyat Indonesia (MRI) Yudi Syamhudi Suyuti mendukung penetapan kembali Sri Sultan HB X sebagai Gubernur DI Yogyakarta untuk periode 2017-2022, sesuai UU Keistimewaan Yogyakarta.

Ada beberapa hal mendasar yang menjadi alasan dukungan penuh Presidium MRI kepada Sri Sultan HB X.

Pertama, dukungan Sri Sultan HB X untuk kembali ke UUD 45 asli dan memperkuat hak-hak rakyat pribumi. Kedua, Sri Sultan HB X bersama Umat Islam mendukung Gerakan Keagamaan Islam yang saat ini dijadikan musuh rezim Jokowi dan jaringan Kekuasaannya.


"Prinsip ini sama dengan Prinsip Umat Islam dan Presidium MRI," jelas Suyuti lewat pesan (Senin, 31/7).

Ketiga, Sri Sultan HB X dengan tegas menolak pembangunan infrastruktur yang terkait dengan proyek OBOR (One Belt One Road) One Cina, baik yang berada di Daerahnya maupun yang berskala Nasional.

Menurutnya, keputusan Sri Sultan HB X itu juga sejalan dengan perjuangan Presidium MRI. Karena memang rakyat banyak menolak Indonesia dijadikan Negara Bagian Cina Raya.

Keempat, persoalan nama baru Sultan HB X, dari Hamengku Buwono menjadi Hamengku Bawono bukan menjadi persoalan. Karena sesuai UUD 45 asli, Pasal 18B tentang Hak Istimewa dan Hak-Hak Adat yang harus diakui dan dihormati Negara. Berdasarkan sejarah pada 19 Agustus 1945 kedudukan Kooti Kesultanan Yogyakarta telah disidangkan sebagai pengakuan lahirnya Negara Indonesia sekaligus Rasa Syukur pada Allah yang menjadi dasar dikeluarkannya Dekrit Sri Sultan HB IX sebagai Keputusan Resmi Kerajaan untuk Berintegrasi Kepada Republik Indonesia pada 5 September 1945.

"Dan atas lahirnya Maklumat No.18 1946 oleh Sri Sultan HBX dan Sri Paduka PA VIII DIY ditetapkan sebagai Daerah Istimewa dari bersatunya dua Monarki Kesultanan dan Pakualaman," imbuhnya.

Kelima, terkait persoalan nama panjang Sri Sultan HB X untuk penetapan sebagai Gubernur DIY, pihaknya menduga ada intervensi Rezim Jokowi yang memanfaatkan konflik di Kesultanan DIY demi kepentingan rezim Jokowi beserta Jaringan Kekuasaannya dan Konglomerat Taipan untuk kepentingan penguasaan Cina atas Indonesia. [zul]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Laksdya Erwin Tinjau Distribusi Bantuan di Aceh Tamiang

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:55

Jembatan Merah Putih

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:40

Kongres Perempuan 1928 Landasan Spirit Menuju Keadilan Gender

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:13

Menko AHY Lepas Bantuan Kemanusiaan Lewat KRI Semarang-594

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:55

Membeli Damai dan Menjual Perang

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:32

Komdigi Gandeng TNI Pulihkan Infrastruktur Komunikasi di Aceh

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:08

Rocky Gerung: Kita Minta Presiden Prabowo Menjadi Leader, Bukan Dealer

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:45

DPRD Minta Pemkot Bogor Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:27

Kebijakan Mualem Pakai Hati Nurani Banjir Pujian Warganet

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:09

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Bikin Pemerintahan Stabil

Selasa, 23 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya