. Gerakan literasi kembali menjadi isu hangat di dunia pendidikan Indonesia. Presiden Joko Widodo melalui Nawacita yang kedelapan bercita-cita merevolusi karakter bangsa melalui penataan kurikulum pendidikan nasional.
Nawacita kedelapan ini diterjemahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam Permendikbud dengan gerakan membaca buku nonteks selama 15 menit sebelum jam pembelajaran setiap harinya.
Di Kurikulum 2017 literasi juga semakin ditekankan yang diintegrasikan dengan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), Kemampuan Abad 21, dan Higher Order Thinking Skills (HOTS).
"Secara sederhana literasi dimengerti sebagai kemampuan untuk mengakses, memahami, dan menggunakan informasi secara cerdas," tegas peneliti Merapi Cultural Institute (MCI), Agustinus Sucipto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (29/7).
Ia menjelaskan seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya teknologi dan media massa maka dunia literasi bukan lagi sebatas pada buku dan media cetak, tetapi berkembang pada literasi media elektronik dan media digital.
"Revolusi dalam kontek melek literari tentunya menjadi dorongan yang sangat bagus dari pemerintah mengingat rendahnya minat baca masyarakat Indonesia," imbuhnya.
Ia mencontohkan penelitian The World’s Most Literate Nations, Central Connecticut State University (2016) yang menemukan minat baca masyarakat Indonesia berada pada peringkat 60 dari 61 negara yang diteliti. Indonesia hanya 1 peringkat di atas Botswana dan di bawah Thailand yang berada pada peringkat 59.
"Rendahnya budaya literasi di Indonesia berakibat pada fenomena bahwa masyarakat Indonesia begitu mudahnya percaya pada berita-berita hoax (kabar palsu) dan kemudian menyebarkannya," terang peneliti yang pernah mendalami filsafat di STFT Widya Sasana Malang.
Ia meyakini fenomena hoax menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia tidak biasa memverifikasi isi berita, mengkomparasikan berita di media lain dan tidak biasa mengkritisi berita.
"Di dunia pendidikan, baik di sekolah maupun kampus-kampus seringkali buku-buku yang tersedia di perpustakaan adalah buku-buku yang sudah usang sehingga perpustakaan sering tidak mengakomodir kebutuhan akan informasi yang baru," tandasnya.
Belum lagi kesenjangan akses berliterasi baik cetak, elektronik maupun digital antara wilayah perkotaan dengan daerah pelosok sangat mencolok. Ia menemukan fakta bahwa akses berliterasi baik cetak, elektronik maupun media online di pelosok masih sangat rendah sehingga semakin memperparah rendahnya minat masyarakat Indonesia berliterasi.
"Dalam keadaan seperti ini tentunya cita-cita pemerintah untuk mewujudkan revolusi karakter atau mental bangsa yang salah satunya melalui budaya literasi bukan perkara yang mudah," jelas peneliti asal lereng Gunung Merapi.
Selain pembiasaan membaca buku non pelajaran 15 menit di sekolah tentunya pengadaan buku-buku baru perlu diusahakan. Perpustakaan swadaya masyarakat di pelosok daerah perlu mendapat perhatian khusus.
Ia berpendapat di samping literasi perpustakaan, literasi yang bersifat digital perlu digalakkan kembali. Saat ini banyak warga terpencil kesulitan untuk mengakses internet. Mobil Internet 2011 silam tentu akan sangat membantu mengurangi kesenjangan akses berliterasi secara digital bila kembali digalakkan.
Ia pun prihatin informasi yang menyesatkan, propaganda yang bernada kebencian dan isu-isu SARA selain melalui media digital juga sudah disebarkan melalui buku-buku. Ironisnya buku-buku tersebut sudah masuk kedalam dunia pendidikan.
"Pengawasan pemerintah terhadap peredaran buku, baik buku untuk pendidikan maupun buku yang bersifat umum, harus pula serius," pungkas Agustinus Sucipto, pendidik di kota Solo tersebut.
[rus]
