Berita

Politik

Demokrasi Terancam, Prabowo Dan SBY Tegaskan Kekuasaan Harus Dikontrol

JUMAT, 28 JULI 2017 | 07:26 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto juga menjelaskan bahwa pertemuan dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam suasana keprihatinan.

Khususnya, terkait pengasahan RUU Pemilu. Menurutnya, syarat untuk mengajukan pasangan capres-cawapres (Presidential Threshold) harus memiliki kursi 20 persen di DPR adalah sesuatu lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia.

Berikut pernyataan Prabowo usai bertemu SBY tadi malam di Cikeas, Bogor.


"Kita ketemu dalam suasana yang terus terang saja agak prihatin. Pak SBY Presiden selama 10 tahun, tapi beliau bersama kami dulu perwira-perwira muda yang mendorong reformasi. Di seluruh dunia diakui, bagaimana TNI mundur dari kekuasaan dengan sukarela dan dengan cepat sekali.

Saya kedatangan banyak tamu dari luar negeri, bertanya: 'Kok bisa TNI mundur dari kekuasan?' Karena kami benar-benar percaya bahwa yang terbaik untuk bangsa dan negara adalah demokrasi. Adalah Pancasila dan pelaksanaannya adalah Demokrasi. demokrasi pelaksanaannya adalah pemilu.

Jadi bagi kami, setiap upaya untuk mengurangi kualitas demokrasi, atau menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan akal sehat, atau menyakiti kemampuan berpikir rakyat Indonesia, bagi kami ini mencemaskan.

Jadi terlihat sikap Partai Demokrat, Gerindra, PKS PAN, itu satu dalam masalah UU Pemilu yang baru saja dilahirkan atau disahkan DPR RI,  yang kita tidak ikut bertanggungjawab. Karena kita tidak mau ditertawakan oleh sejarah.

Kekuasaan? ya, silakan mau berkuasa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, di ujungnya sejarah yang akan menilai. Dan saya katakan ke Gerindra: Gerindra tidak mau ikut ke sesuatu yang melawan akal sehat dan logika!'

Presidential Threshold 20% menurut kami adalah sesuatu lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia! Saya tidak mau terlibat dengan sesuatu yang seperti itu. Demikian sikap Gerindra Partai Demokrat PAN dan PKS.

Jadi lahir dari kecemasan itu, Kami khawatir bahwa demokrasi kami ke depan bisa dirusak. Karena itu, sesuai apa yang tadi disampaikan Pak SBY, kita wajib mengawal, mengingatkan, mengimbau dengan baik. Mengingatkan rekan-rekan yang berada di kekuasaan, bahwa demokrasi itu adalah jalan terbaik. Dan demokrasi membutuhkan semangat patuh kepada logika. Semangat patuh kepada rules of the game. Dan harus adil, dan tidak memaksakan kehendak dengan segala cara.

Intinya itu. Jadi kami akan terus komunikasi. Kami sangat sependapat dengan Pak SBY, kita harus lakukan check and balance. Kita harus ada penyeimbangan. Jadi stiap kekuasaan harus diawasi dan diimbangi. Ini filosofi check & balance ini, adalah inti dari suatu demokrasi dan negara yang aman dan adil. Bahwa tidak mungkin aman kalau tidak adil. Dan tidak mungkin ada kesejahteraan tanpa keadilan.
[zul]

Populer

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Eks Relawan: Jokowi Manusia Nggedabrus

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:33

UPDATE

Presiden Prabowo Disarankan Tak Gandeng Gibran di Pilpres 2029

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:52

Prabowo Ajak Taipan Bersatu dalam Semangat Indonesia Incorporated

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:51

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Mantan Menag Yaqut Cholil

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:44

Perluasan Transjabodetabek ke Soetta Harus Berbasis Integrasi

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:38

Persoalan Utama Polri Bukan Kelembagaan, tapi Perilaku dan Moral Aparat

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:18

Pemerintah Disarankan Pertimbangkan Ulang Pengiriman Prajurit TNI ke Gaza

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:00

Menkop Ajak Polri Ikut Sukseskan Kopdes Merah Putih

Rabu, 11 Februari 2026 | 12:01

Iran Sebut AS Tak Layak Pimpin Inisiatif Perdamaian Gaza

Rabu, 11 Februari 2026 | 11:53

MUI Tegaskan Tak Pernah Ajukan Permintaan Gedung ke Pemerintah

Rabu, 11 Februari 2026 | 11:43

Menkes Akui Belum Tahu Batas Penghasilan Desil Penerima BPJS

Rabu, 11 Februari 2026 | 11:32

Selengkapnya