Berita

Politik

Demokrasi Terancam, Prabowo Dan SBY Tegaskan Kekuasaan Harus Dikontrol

JUMAT, 28 JULI 2017 | 07:26 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto juga menjelaskan bahwa pertemuan dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam suasana keprihatinan.

Khususnya, terkait pengasahan RUU Pemilu. Menurutnya, syarat untuk mengajukan pasangan capres-cawapres (Presidential Threshold) harus memiliki kursi 20 persen di DPR adalah sesuatu lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia.

Berikut pernyataan Prabowo usai bertemu SBY tadi malam di Cikeas, Bogor.


"Kita ketemu dalam suasana yang terus terang saja agak prihatin. Pak SBY Presiden selama 10 tahun, tapi beliau bersama kami dulu perwira-perwira muda yang mendorong reformasi. Di seluruh dunia diakui, bagaimana TNI mundur dari kekuasaan dengan sukarela dan dengan cepat sekali.

Saya kedatangan banyak tamu dari luar negeri, bertanya: 'Kok bisa TNI mundur dari kekuasan?' Karena kami benar-benar percaya bahwa yang terbaik untuk bangsa dan negara adalah demokrasi. Adalah Pancasila dan pelaksanaannya adalah Demokrasi. demokrasi pelaksanaannya adalah pemilu.

Jadi bagi kami, setiap upaya untuk mengurangi kualitas demokrasi, atau menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan akal sehat, atau menyakiti kemampuan berpikir rakyat Indonesia, bagi kami ini mencemaskan.

Jadi terlihat sikap Partai Demokrat, Gerindra, PKS PAN, itu satu dalam masalah UU Pemilu yang baru saja dilahirkan atau disahkan DPR RI,  yang kita tidak ikut bertanggungjawab. Karena kita tidak mau ditertawakan oleh sejarah.

Kekuasaan? ya, silakan mau berkuasa 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun, di ujungnya sejarah yang akan menilai. Dan saya katakan ke Gerindra: Gerindra tidak mau ikut ke sesuatu yang melawan akal sehat dan logika!'

Presidential Threshold 20% menurut kami adalah sesuatu lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia! Saya tidak mau terlibat dengan sesuatu yang seperti itu. Demikian sikap Gerindra Partai Demokrat PAN dan PKS.

Jadi lahir dari kecemasan itu, Kami khawatir bahwa demokrasi kami ke depan bisa dirusak. Karena itu, sesuai apa yang tadi disampaikan Pak SBY, kita wajib mengawal, mengingatkan, mengimbau dengan baik. Mengingatkan rekan-rekan yang berada di kekuasaan, bahwa demokrasi itu adalah jalan terbaik. Dan demokrasi membutuhkan semangat patuh kepada logika. Semangat patuh kepada rules of the game. Dan harus adil, dan tidak memaksakan kehendak dengan segala cara.

Intinya itu. Jadi kami akan terus komunikasi. Kami sangat sependapat dengan Pak SBY, kita harus lakukan check and balance. Kita harus ada penyeimbangan. Jadi stiap kekuasaan harus diawasi dan diimbangi. Ini filosofi check & balance ini, adalah inti dari suatu demokrasi dan negara yang aman dan adil. Bahwa tidak mungkin aman kalau tidak adil. Dan tidak mungkin ada kesejahteraan tanpa keadilan.
[zul]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya