Berita

Foto/Net

Politik

Perlu Kehadiran Negara Untuk Tingkatkan Kualitas Parpol

RABU, 26 JULI 2017 | 02:42 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menilai perlu kehadiran negara untuk meningkatkan kualitas serta performa partai politik.

Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Polpum Kemendagri, Bahtiar mengatakan sekarang ini penting membangun kemandirian parpol. Diungkapkan, selama parpol belum mandiri sistem politik yang sehat sulit terwujud.

"Untuk bisa mewujudkan sistem politik yang lebih baik, maka kita harus memberikan perlakuan terbaik terhadap parpol karena posisinya sebagai hulunya sistem politik atau input sistem atau sebagai produsen sistem politik,” kata Bahtiar di Forum Dialog Pemerintah dengan Masyarakat dan Partai Politik di Sorong, Papua Barat, Selasa (25/7).


Misal, masalah yang paling rumit dalam mengelola parpol adalah masalah pembiayaan. Di negara maju, bantuan terhadap parpol sekisar 30 sampai 70 persen dari total kebutuhan parpol per tahun, bahkan ada yang 100 persen seperti Uzbekistan.

Sementara di Indonesia, lanjutnya seperti dilansir dari laman Kemendagri, parpol dibiarkan bertarung dan mencari cara sendiri untuk bertahan hidup.

"Bantuan keuangan negara hanya Rp 108 per suara atau 0,00063 persen dari total kebutuhannya. Maka wajarlah jika 17 tahun reformasi konsolidasi demokrasi belum terwujud," ujar Bahtiar.

Sumber pembiayaan parpol kini mulai meningkat. Kementerian Keuangan setuju  Rp 1.000 per suara, meski nominal ini dianggap tidak terlalu ada kenaikan di seperti beberapa tahun lalu yang juga menetapkan pada angka nominal tersebut. [rus]

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Strategi Perang Laut Iran Miliki Relevansi dengan Indonesia

Minggu, 19 April 2026 | 05:59

Inflasi Pengamat dan Ilusi Kepakaran di Era Digital

Minggu, 19 April 2026 | 05:45

Relawan MBG Kini Wajib Didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan

Minggu, 19 April 2026 | 05:23

PB HMI Ajak Publik Pakai Rasionalitas Hadapi Polemik JK

Minggu, 19 April 2026 | 04:55

Perlawanan Iran: Prospek Tatanan Dunia Baru

Minggu, 19 April 2026 | 04:35

PDIP Setuju Parpol Wajib Lapor soal Pendidikan Politik Pakai Uang Negara

Minggu, 19 April 2026 | 04:15

JK: Rismon Mau Ketemu Saya dengan Tujuh Orang, Saya Tolak!

Minggu, 19 April 2026 | 03:53

Komnas HAM Desak Panglima TNI Evaluasi Operasi Militer di Papua

Minggu, 19 April 2026 | 03:30

Belajar dari Era Jokowi, PDIP Ingatkan Partai Koalisi Pemerintah Jangan Antikritik

Minggu, 19 April 2026 | 03:14

Indonesia Harus Belajar Filsafat dan Strategi dari Perang Laut Iran 2026

Minggu, 19 April 2026 | 02:55

Selengkapnya