. Partai Amanat Nasional (PAN) tidak mempermasalahkan sikap Presiden Joko Widodo yang tidak mengundang perwakilannya ke Istana Negara, Jakarta, Senin (25/7). Pertemuan itu membahas Perppu 1/2017 tentang Akses Informasi Pajak.
Semua perwakilan fraksi partai politik pendukung pemerintah minus PAN hadir dalam pertemuan dengan Jokowi sore itu. Mulai dari PDIP, Partai Golkar, Partai Nasdem, PKB, PPP dan Partai Hanura.
Pengamat politik, Herman Dirgantara mengatakan bahwa hal itu sangat mungkin merupakan peringatan halus dari Jokowi kepada PAN.
"Ibarat sekolah, kalau membandel tentu tidak langsung dikeluarkan. Namun, ini merupakan bahasa politik yang perlu diwaspadai oleh PAN. Kita tahu PDIP dan Nasdem sudah mendesak agar PAN dikeluarkan dari koalisi," ucap dia, Rabu (26/7).
Lanjut Herman, tentu saja ini menimbulkan kegeraman tidak saja dari PDIP sebagai poros utama pendukung pemerintah, mengingat dalam rapat paripurna RUU Pemilu, PAN menunjukkan sikap inkonsistensinya dengan melakukan aksi
walk out.
Ditambahkannya, yang perlu dicermati juga adalah sikap PAN tersebut bisa menjadi pendidikan politik negatif di tengah masyarakat.
"Ini merusak momentum pendidikan politik publik," tutup peneliti senior INDO Survey and Strategy itu.
[rus]
