Komisi X DPR Ingatkan Menpora: Jangan Bawa Isu Politik Ke Pramuka

Ketua Komisi X DPR RI Teuku Riefky Harsya mengingatkan agar Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi tidak mengorbankan kegiatan Raimuna dengan membawa isu politik.

Menurut Teuku, pernyataan Imam Nahrawi mengenai Adhyaksa Dault salah satu pendukung Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) harus disikapi secara pribadi dan tidak melebar hingga ke posisi Adhyaksa selaku Ketua Kwartir Nasional (Kwarnas) Gerakan Pramuka.

"Jadi, saya rasa cukup dilema pembicaraan mengenai HTI, dan saya rasa itu tidak perlu dipolitisir lah, yang kita musti melihat ada 15 ribu anak pramuka dari seluruh Indonesia dan itu generasi penerus bangsa, akan mengadakan acara besar. Itu jangan dikorbankan, dimana jadi ada isu politik didalam situ," ungkap Teuku saat ditemui di kantor Inasgoc, Senayan, Selasa (25/7).

Lebih lanjut, Teuku juga meminta agar pemerintah bisa merealisasikan dana operasional Kwarnas Gerakan Pramuka sekitar Rp10 miliar yang akan digunakan dalam kegiatan Raimuna. Namun untuk tambahan anggaran sebesar Rp60 miliar pihaknya telah mendapat penjelasan bahwa negara tidak bisa memenuhi dana tambahan tersebut.

"Karena tadi malam dijelaskan tidak ada anggaran negara untuk memenuhi acara tersebut. Tetapi yang Rp10 M ini menurut saya jangan ditahan-tahan lagi. Itu harus segera dicairkan," ujarnya.

"Jadi saya rasa, hal ini jangan dibawa ke personal, kita sesuai dengan tupoksi-nya (tugas pokok dan Fungsi) masing-masing. Kita harap Raimuna Nasional 2017 dapat sukses," tutup Teuku.

Sebelumnya, Imam Nahrawi menahan anggaran Kwarnas Pramuka lantaran Adhiyaksa memiliki keterkaitan dengan organisasi masa HTI yang telah dibubarkan pemerintah. Disatu sisi Kwarnas Gerakan Pramuka akan mengelar Raimuna nasional pada Agustus mendaang.

Menurut Imam, alasan kuat dirinya menahan anggaran tersebut untuk mencegah uang negara dipergunakan dengan hal-hal lain.

"Makanya kita tentu harus hati-hati dalam memberikan anggaran," ujarnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/7) lalu.[san]