Perppu Ormas Berlaku Sampai Ada Jawaban DPR

Angggaran Pramuka sebesar Rp 10 miliar juga kena imbas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) 2/2017 yang mengubah UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan alias Ormas mulai

Kementerian Pemuda dan Olahraga menolak pencairan dana Pramuka sampai ada klarifikasi Ketua Kwartir Nasional Pramuka Adhyaksa Dault yang diduga mendukung ormas Hizbut Tahrir Indonesia.

"Ini tentu konsekuensi terbitnya Perppu. Perppu begitu terbuat, langsung berlaku sampai nanti ada jawaban DPR," ujar Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7).

Agus lebih lanjut menerangkan, nanti setelah DPR menerima surat dari Presiden Joko Widodo mengenai Perppu Ormas, selanjutnya akan dibawa ke ke rapat paripurna untuk dibacakan sebagai surat masuk. Setelah itu, Perppu akan diproses selama satu kali masa sidang.

"Kalau DPR nggak beri jawaban berarti diterima. Kalau diterima atau tidak diberikan jawaban Perppu langsung jadi undang-undang. Kalau nggak diterima berarti itu kembali ke UU 17 (Ormas)," imbuh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini.

Namun ketika disinggung sikap partainya terhadap Perppu Ormas, Agung mengatakan masih dikaji.

"Tapi menurut saya ormas yang bertentangan dengan UUD 1945 harus kita basmi, tapi tentunya kita nggak boleh mengabaikan HAM yang ada, tentunya kita ga bisa tentu tanpa proses. Ini pilihan-pilihan. Itu pun harus kita maknai bersama. Perppu juga merupakan aturan yang punya legitimasi dalam hukum," tukasnya.[wid]