Penguatan koordinasi kebijakan dari berbagai narasi fungsi kementerian serta optimalisasi kinerja Menteri Kabinet Kerja harus diarahkan sekuat-kuatnya untuk keabadian identitas Negara yang berdaulat, mandiri, dan berkeperibadian.
Begitu kata Ketua Nation and Character Building Institute (NCBI), Juliaman Saragih menanggapi wacana perombakan kabinet yang akhir-akhir ini semakin menguat.
Jika ditelusuri tiga tahun masa kepemimpinan Jokowi, Juliaman menilai bahwa mantan gubernur DKI Jakarta itu telah memberi pesan kuat mengenai keteladanan, kepemimpinan, dan komitmen ideologis dalam melakukan terobosan dari berbagai hambatan.
"Termasuk, menyatukan pro dan kontra menjadi suatu kesatuan kekuatan," jelasnya kepada redaksi, Selasa (25/7).
Dia berharap dalam perombakan kabinet jilid III nanti, terpilih menteri-menteri yang mampu mendukung percepatan pencapaian target-target substantif Nawacita.
Juliaman bahkan mengaku sudah mengantongi lima nama yang dipercaya bisa mengoptimalisasi Kabinet Kerja. Mereka antara lain Walikota Surabaya Tri Rismaharini yang dinilai cocok menempati jabatan sebagai Menteri Koperasi dan UKM, Laksamana (Purn) Bernard Kent Sondakh sebagai Menteri Pertahanan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal Pol Budi Gunawan sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.
"Kepala Staf Kepresidenan bisa dijabat oleh Staf Khusus Presiden Sukardi Rinakit dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) diduduki oleh mantan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen (Purn) Albert Inkiriwang," jelasnya.
Tri Rismaharini dinilai cocok jadi Menkop dan UKM karena dinilai mampu merumuskan insentif mobilisasi potensi dana jangka panjang
(longterm commitmen) dalam negeri melalui Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Seperti Dana Pensiun, Asuransi, Jaminan Sosial dan Lembaga Pembiayaan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur.
"Juga mampu menata regulasi dan pengembangan Koperasi dan UMKM yang membutuhkan jaminan dukungan jaringan produksi, distribusi dan bahan-bahan kebutuhan produksi serta perlindungan perdagangan antar daerah dan negara," urainya.
Sementara itu, Laksamana (Purn) Bernard Kent Sondakh dini lai mampu menerapkan sistem dan strategi pertahanan dan membangun kekuatan TNI yang tepat berdasar dinamika lingkungan stategik, termasuk kemandirian industri pertahanan dalam negeri.
"Budi Gunawan mampu melakukan filterisasi informasi-informasi yang bersumber dari berbagai kepentingan dalam dan luar negeri yang berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta negara Indonesia," terangnya.
Sedangkan Sukardi Rinakit dipercaya mampu monitoring kebijakan Kabinet Kerja sehingga Presiden Jokowi memperoleh gambaran lengkap dan utuh tentang apa yang seharusnya dilakukan
stakeholder untuk percepatan mencapai Indonesia berdaulat, mandiri dan nerkeperibadian.
"Albert Inkiriwang mampu merumuskan fungsi dan tugas pokok Kepala BIN sama seperti fungsi BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Negara)," tutupnya.
[ian]
