PARTAI Amanat Nasional (PAN) dituding 'mbalelo' dalam drama voting RUU Pemilu di DPR. Meski masuk dalam gerbong partai pendukung pemerintah, PAN justru menyeberang dan mengikuti aksi partai non pemerintah yang menolak ambang batas 20 persen Presidential Threshold (PT).
PAN seperti tidak peduli terhadap nasib kadernya yang duduk sebagai menteri di Kabinet Jokowi. Dengan diplomatis, PAN menjawab urusan reshuffle kabinet seutuhnya berada di tangan Presiden, sehingga tidak perlu dikaitkan dengan sikap PAN yang menghendaki PT sebesar no persen.
Manuver PAN yang mengekor pada Gerindra, PKS, dan Demokrat menjelang Pemilu 2019 nanti pun menjadi kian menarik dicermati.
Aksi PAN tersebut seolah-olah ingin menegaskan adanya keraguan terhadap Jokowi akan terpilih kembali pada 2019 nanti.
Partai matahari terbit tersebut kemungkinan sedang galau oleh kencangnya dinamika politik terhadap pemerintah belakangan ini, perlahan-lahan akan menggerus popularitas Jokowi.
Keraguan PAN tersebut sejujurnya tidak berlebihan. Hal ini apabila dikaitkan dengan banyaknya energi yang terkuras saat Pilgub DKI, beberapa waktu lalu. Saat itu, Presiden Jokowi oleh banyak pihak dianggap kurang tegas bahkan cenderung “bermain api†dalam rangkaian kasus yang menjerat Ahok.
Hal lain yang mungkin saja mengusik PAN bersumber dari membengkaknya utang luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi. Utang luar negeri tersebut memang sedikit banyak juga telah berdampak pada citra Jokowi di tengah kondisi perekonomian saat ini yang belum menunjukkan tanda-tanda kebangkitan.
Di saat bersamaan, PAN belum juga melihat munculnya calon presiden alternatif lain kecuali Prabowo Subianto, calon presiden yang juga diusung bersama pada Pilpres 2014 lalu.
Dengan kata lain, pertarungan politik pada Pemilu 2019 tidak akan jauh berbeda dengan Pemilu 2014, yang menghadirkan dua calon sama yakni Jokowi dan Prabowo.
Dengan demikian, bila harus memilih, PAN cenderung kembali berpihak kepada Prabowo, dengan sederet alasan yang sejauh ini tidak lagi menguntungkan jika tetap mendukung Jokowi.
Konsekuensinya, PAN kini mulai mengambil jalur berbeda dengan pemerintah. Pergulatan politik tentang RUU Pemilu, hanyalah pintu masuk bagi PAN untuk kembali merangkul gerbong politik yang dikomandoi Prabowo. Tentang nasib menteri PAN di Kabinet Kerja, PAN pun telah memberikan sinyal tidak ada masalah bila harus dicoret Presiden Jokowi.
Manuver PAN menjelang Pemilu 2019 pun semakin jelas terbaca. Hal itu tak lain adalah upaya ancang-ancang untuk meloncat ke calon alternatif selain Jokowi. Toh, mungkin saja, kalaupun Jokowi terpilih kedua kalinya, PAN biasanya dengan mudah kembali "menyeberang jalan". Tetapi sejauh ini, PAN rasanya tidak lagi percaya diri untuk tetap bersama Jokowi.
[***] Ishak PardosiPenulis adalah pemerhati sosial dan politik
