Berita

Jokowi/net

Politik

PKB: Harusnya Jokowi Undang Pemimpin Negara Muslim Selesaikan Kebiadaban Israel

SENIN, 24 JULI 2017 | 14:10 WIB | LAPORAN:

Indonesia sebagai negara Islam terbesar di dunia harus menunjukkan kepeduliannya terhadap kebiaban tentara Israel atas warga Palestina yang beribadah di masjidil Aqso.

Presiden Jokowi perlu mengambil inisiatif mengundang negara-negara OKI untuk mencari solusi terhadap krisis di Palestina.

Begitu ditegaskan Ketua Koordinator Nasional (Kornas) Nusantara Mengaji Jazilul Fawaid kepada wartawan di gedung DPR, Senin (24/7).


Jazilul mengutuk keras kebiadaban tentara Israel atas warga Palestia, yang sedang beribadah di Masjidil Aqso, yang sempat ditutup tersebut.  Menurutnya, kekejian Israel itu bukan saja melanggar perjanjian PBB, melainkan sebagai pelanggaran HAM berat, yang harus disikapi Presiden Jokowi dan OKI.

“Presiden Jokowi seharusnya mengambil prakarsa untuk mengundang para pemimpin negara-negara Islam untuk membahas dan mencari solusi konkret atas kebiadaban tentara Israel atas Paletisna itu,” tegas anggota Komisi III DPR RI FPKB ini.

Karena itu, menyerukan umat Islam khususnya warga NU di seluruh Indonesia untuk melakukan ‘Qunut Nazilah’ agar Allah SWT menurunkan azab atas kebiadaban Israel yang nyata-nyata telah melakukan kejahatan kemanusiaan tersebut.

Apalagi katanya, Indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia, seharusnya mengambil peran untuk menghentikan pelanggaran HAM berat Israel di Palestina tersebut.

“Kami mendesak Presiden Jokowi sebagai pemimpin negara muslim terbesar di dunia, sebagai solidaritas dan komitmen kemanusian yang pernah dijanjikan untuk Palestina yang berdaulat dan damai. Jadi, tunjukkanlah prakarsa Islam Indonesia untuk warga Palestina yang tertindas,” kata Ketua Umum IKAPTIQ ini.

Menurut Jazilul, mestinya Presiden RI mengambil prakarsa untuk mengundang pemimpin  negara-negara OKI ke Indonesia, bukan sebatas komunikasi dan meminta-minta pada AS untuk menekan Israel.

“Apalagi tindakan Israel merupakan pelanggaran berulangkali terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB dan pelanggaran HAM yang tidak dapat ditoleransi,” demikian Jazilul.[san]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Ironi, Kasat Narkoba Polres Kukar Ditangkap Kasus Narkoba

Jumat, 15 Mei 2026 | 22:14

SOKSI Bangkitkan Program P2KB, Perkuat Kaderisasi dan Konsolidasi Golkar

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:55

Konsultasi Bilateral di Moskow, RI-Rusia Soroti Konflik Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:50

Proyek Coretax DJP Digugat Buntut Aroma Monopoli

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:47

Masalah Etik dan Suap, Menteri PU Panggil Pulang ASN dari Luar Negeri

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:33

Ini Tips Menghitung Komponen Pembayaran Listrik

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:02

Nakba dan Perubahan Politik Regional di Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:57

Mantan Kepala Bakamla Ingatkan Kesiapan Finansial Negara Memodernisasi Alutsista

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:37

Menko Airlangga Bertemu PM Belarus, Ini yang Dibahas

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:36

Pakar: Ibu Kota Negara RI di Jakarta Konstitusional

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:09

Selengkapnya