Berita

Arief Poyuono/Net

Politik

Sebut PTKP Ketinggian, Bukti Sri Mulyani Sekelas Kasir

MINGGU, 23 JULI 2017 | 20:41 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut bahwa batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tertalu tinggi membuktikan bahwa Sri Mulyani memang sekelas kasir dalam memimpin Kementerian Keuangan.

Begitu kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono kepada redaksi, Minggu (23/7).

Dijelaskan Arief bahwa PTKP yang saat ini diterapkan dengan besaran Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan sudah membuat daya beli buruh dan masyarakat menurun.


"Gaji sebesar itu habis untuk memenuhi kebutuhan hidup primer para buruh dan tidak ada uang yang bisa ditabung. Apalagi kalau PTKP diturunkan (tidak ada alokasi uang buat bayar pajak)," jelasnya.

Ia menilai bahwa pernyataan Sri Mulyani itu merupakan bentuk indikasi pemerintah akan memalak pajak kepada masyarakat berpenghasilan rendah di bawah Rp 4,5 juta perbulan.

"Mikir dong Mba Sri! Sebagai ekonom jangan mikirnya kayak tukang sayur atau kasir yang kekurangan uang langsung serabutan cari uang untuk nutupi kekurangan, mencari dari sumber sumber yang sekalipun sudah sangat kekurangan dengan pendapatan yang rendah," kesalnya.

Arief juga menilai perbandingan antara PTKP Indonesia dengan negara ASEAN yang disebut Sri Mulyani tertinggi dan menjadi landasan untuk menurunkan PTKP adalah pernyataan ngawur.

Ia menjabarkan bahwa pendapat buruh Indonesia secara nominal memang lebih tinggi ketimbang Vietnam, Kamboja, dan Myanmar. Namun buruh di negara-negara itu memiliki daya beli yang tinggi karena harga kebutuhan bahan pokok murah dan tersedia,harga energi murah, transportasi murah, dan mendapatkan banyak fasilitas jaring pengaman ekonomi dari pemerintahnya

"Nah di Indonesia kebutuhan bahan pokok saja harganya selangit untuk masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 4,5 juta. Belum lagi biaya transportasi dan harga energi yang menyekik leher masyarakat," urainya.

"Nah kalau PTKP diturunkan lagi, yang ada makin membuat penurunan pendapatan riil masyarakat, kemiskinan akan semakin meningkat, dan akan makin sering Pak Joko Widodo bagi-bagi sembako saat blusukan nantinya," tutupnya. [ian]

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Fenomena, Warga Sumsel Ramai-Ramai Siarkan Banjir Secara Live

Minggu, 05 April 2026 | 21:48

Besok Jusuf Kalla Laporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri

Minggu, 05 April 2026 | 21:29

Kejagung Periksa Kajari Karo Danke Rajagukguk

Minggu, 05 April 2026 | 20:57

Rekan Akmil Kenang Dedikasi Mayor Zulmi di Medan Tugas

Minggu, 05 April 2026 | 20:47

LPSK: RUU PSDK Harus Perkuat SIstem Perlindungan Saksi dan Korban

Minggu, 05 April 2026 | 20:31

JK: Saya Kenal Roy Suryo, Tapi Tak Pernah Danai Isu Ijazah Jokowi

Minggu, 05 April 2026 | 19:58

Simpan Telur di Kulkas, Dicuci Dulu atau Tidak?

Minggu, 05 April 2026 | 19:56

BRIN Ungkap Asa-Usul Cahaya Misterius di Langit Lampung

Minggu, 05 April 2026 | 19:15

Mayor Anumerta Zulmi Salah Satu Prajurit Terbaik Kopassus

Minggu, 05 April 2026 | 18:51

Terendus Skema Gulingkan Prabowo Lewat Rekayasa Krisis dan Kerusuhan

Minggu, 05 April 2026 | 18:33

Selengkapnya