Berita

Arief Poyuono/Net

Politik

Sebut PTKP Ketinggian, Bukti Sri Mulyani Sekelas Kasir

MINGGU, 23 JULI 2017 | 20:41 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebut bahwa batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tertalu tinggi membuktikan bahwa Sri Mulyani memang sekelas kasir dalam memimpin Kementerian Keuangan.

Begitu kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono kepada redaksi, Minggu (23/7).

Dijelaskan Arief bahwa PTKP yang saat ini diterapkan dengan besaran Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan sudah membuat daya beli buruh dan masyarakat menurun.


"Gaji sebesar itu habis untuk memenuhi kebutuhan hidup primer para buruh dan tidak ada uang yang bisa ditabung. Apalagi kalau PTKP diturunkan (tidak ada alokasi uang buat bayar pajak)," jelasnya.

Ia menilai bahwa pernyataan Sri Mulyani itu merupakan bentuk indikasi pemerintah akan memalak pajak kepada masyarakat berpenghasilan rendah di bawah Rp 4,5 juta perbulan.

"Mikir dong Mba Sri! Sebagai ekonom jangan mikirnya kayak tukang sayur atau kasir yang kekurangan uang langsung serabutan cari uang untuk nutupi kekurangan, mencari dari sumber sumber yang sekalipun sudah sangat kekurangan dengan pendapatan yang rendah," kesalnya.

Arief juga menilai perbandingan antara PTKP Indonesia dengan negara ASEAN yang disebut Sri Mulyani tertinggi dan menjadi landasan untuk menurunkan PTKP adalah pernyataan ngawur.

Ia menjabarkan bahwa pendapat buruh Indonesia secara nominal memang lebih tinggi ketimbang Vietnam, Kamboja, dan Myanmar. Namun buruh di negara-negara itu memiliki daya beli yang tinggi karena harga kebutuhan bahan pokok murah dan tersedia,harga energi murah, transportasi murah, dan mendapatkan banyak fasilitas jaring pengaman ekonomi dari pemerintahnya

"Nah di Indonesia kebutuhan bahan pokok saja harganya selangit untuk masyarakat berpenghasilan di bawah Rp 4,5 juta. Belum lagi biaya transportasi dan harga energi yang menyekik leher masyarakat," urainya.

"Nah kalau PTKP diturunkan lagi, yang ada makin membuat penurunan pendapatan riil masyarakat, kemiskinan akan semakin meningkat, dan akan makin sering Pak Joko Widodo bagi-bagi sembako saat blusukan nantinya," tutupnya. [ian]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Ironi, Kasat Narkoba Polres Kukar Ditangkap Kasus Narkoba

Jumat, 15 Mei 2026 | 22:14

SOKSI Bangkitkan Program P2KB, Perkuat Kaderisasi dan Konsolidasi Golkar

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:55

Konsultasi Bilateral di Moskow, RI-Rusia Soroti Konflik Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:50

Proyek Coretax DJP Digugat Buntut Aroma Monopoli

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:47

Masalah Etik dan Suap, Menteri PU Panggil Pulang ASN dari Luar Negeri

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:33

Ini Tips Menghitung Komponen Pembayaran Listrik

Jumat, 15 Mei 2026 | 21:02

Nakba dan Perubahan Politik Regional di Timur Tengah

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:57

Mantan Kepala Bakamla Ingatkan Kesiapan Finansial Negara Memodernisasi Alutsista

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:37

Menko Airlangga Bertemu PM Belarus, Ini yang Dibahas

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:36

Pakar: Ibu Kota Negara RI di Jakarta Konstitusional

Jumat, 15 Mei 2026 | 20:09

Selengkapnya