KEPULAUAN Mindanao, bagian selatan Filipina mungkin pulau legendaris dalam lebih dari lima dekade. Selain karena wilayah kekuasaan Kerajaan Zulu/Jolo yang berkuasa dari sebagian besar bagian timur Tawau, Samporna, Lahat datu, kota Kinabalu di barat; Sipadan, Ligitan, Miangas, Talaut di Selatan; juga Palangan, kotabato, dan marawi.
Sultan Sulu adalah penguasa selatan atas wilayah laut dan darat yang disegani dari jaman dahulu ketika di bawah koloni Inggris hingga saat ini. Malaysia dan Filipina, 2 negara modern dengan teknologi persenjataan canggih, rudal balistik, kapal perang deterente, pesawat jet tempur canggih saja nyaris diinvasi pasukan kerajaan Zulu ke Filipina dan Malaysia. Hari ini kita menyaksikan Kota Marawi ibarat kota mati, pertempuran penghabisan antara pemberontak dan Pemerintah Filipina terus berlangsung. Konflik Marawi sudah terasa seantero Mindanao, termasuk kotabato dan palangan, 2 kota besar.
Di masa lalu kita mengenal Front Pembebasan Nasional Bangsa Moro (MNLF) pimpinan Nur Misuari yang lebih kooperatif, kemudian pemberontak yang menginginkan berdirinya negara komunis dengan memanfaatkan krisis di Filipina Selatan, namun sekarang hadirnya kelompok Abu Sayyaf dan kelompok pemberontak Maute bersaudara yang berafiliasi ke ISIS Suriah dan Irak di bawah kendali pemimpin tertinggi NIIS Abubakar Al-Baghdadi harus diperhitungkan. Apalagi Abu Sayyaf berkolaborasi dengan kelompok pemberontak Maute. Bukan tidak mungkin aliran migrasi pendukung dari Indonesia ke Filipina untuk ikut bertempur bisa saja dijadikan ajang pelatihan untuk mengembangkan Khilafah Islamiyah di Indonesia.
Asia Tenggara termasuk Indonesia telah menjadi target ekspansi ideologi khilafah dan doktrin takfiria dan kelompok sekuler, Pemerintah dan aparat keamanan dijadikan Thogut atau target halal. Pada saat ini, Gerakan Khilafah telah menarik jutaan simpatisan di Asia Tenggara sehingga tidak mustahil ekspansi radikalisme sedemikian cepat penyebar. Apalagi hubungan antar sel-sel radikal baik di Filipina, Malaysia dan Indonesia terjalin lama.
Indonesia khususnya BNPT dan Kepolisian telah memiliki peta/potret radikalisme baik di Indonesia, Asia Tenggara maupun Internasional. Namun perlu diwaspadai adalah selain sel-sel radikal berkolaborasi dengan kelompok insurgensia, juga munculnya sel-sel baru akibat dari perlakuan Pemerintah yang tidak adil pada umat Islam di negeri ini. Ketidakharmonisan vertikal antar negara dan rakyat dalam hal ini umat Islam justru mendorong gerakan perlawan.
Sampai saat ini salah satu jaringan terorisme di Indonesia yang memiliki hubungan langsung dengan ISIS menurut BNPT hanya Jamaah Anshorut Daulah (JAD), dimana mediatornya Bahrum Naim di Suriah. Namun penetrasi kelompok radikal ke Asia Tenggara begitu cepat karena lokasi (lucus) dan tujuan (tempus) tertentu seperti Jala, Patani dan Naratiwat di Thailand, Mindanao dan Kepulauan Jolo di Philipina, Negara Bagian Sabah di Malaysia serta Poso dan beberapa daerah di Indonesia.
Hari ini Presiden Duterte telah memperpanjang operasi militer bahkan memperkuat basis kekuatan militer di Marawi dan sekitarnya sehingga pemberontak akan semakin tersudut dan mundur. Kalau basis pertahanan baik kelompok Maute, Abu Sayyaf, MNLF dan Kelompok komunis dihancurkan maka para Mujahid Indonesia di Marawi (internasional Foreign Fithers) akan kembali.
Pemerintah mesti mengantisipasi sedini mungkin. Indonesia tidak bisa tinggal diam menghadapi ekspansi Islam transnasional dari Timur Tengah. Kita juga tidak bisa defensif hanya dengan menyatakan adanya Islam Nusantara karena dunia telah berada dalam miliu dimana benturan peradabaan karena adanya fragmentasi ideologi agama.
Kebijakan Pemerintah yang urgen saat ini adakah kebijakan deradikalisasi. Pertama, pemahaman dokmatik dengan mendatangkan ulama-ulama besar dari Arab. Kedua, peningkatan kapasitas sosial dan ekonomi (pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan. Selanjutnya, berdialog yang bermartabat dengan ulama struktural, kultural, juga pihak korban. Keempat, jangan menjauhkan agama pembangunan bangsa (character and nation building) serta jangan mendekatkan sekulerisme dalam pengelolaan negara.
[***]Penulis adalah komisioner Komnas HAM
