HTI: Pembubaran Ini Risiko Berdakwah Di Negara Sekuler Dan Dzalim

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengaku tengah bersabar dan tawakal dalam menghadapi keputusan pemerintah mencabut status hukum ormas tersebut.

Jurubicara HTI Ismail Yusanto menilai bahwa pembubaran tersebut merupakan risiko yang harus dialami dalam menggelar dakwah di negara yang sekuler. Apalagi, pembubaran dilakukan secara dzalim melalui penerbitan Perppu Ormas.

"Kami memahami, inilah resiko dari kegiatan dakwah di tengah pemerintah yang sekuler dan dzalim" ujarnya dalam diskusi 'Merawat Keindonesiaan' di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (23/7).

Ismail mengakui bahwa HTI memang selalu memberikan kritikan terhadap sistem demokrasi yang dianut di Indonesia. Menurutnya, demokrasi sudah tidak sesuai dengan konsep Islam. Bahkan dengan tegas HTI menolak sistem demokrasi di Indonesia karena konsep kedaulatan rakyat dalam demokrasi tidak bisa diterapkan untuk umat Islam.

"Demokrasi itu tidak sesuai dengan ajaran Islam dalam hal kedaulatan di tangan rakyat, yaitu hak menetapkan benar salah atau halal haram, yang dalam pandangan Islam itu adalah hak Allah untuk menentukan," jelasnya.

Ia menyebut pemerintah yang benar adalah pemerintah yang mampu menegakkan Islam dalam memimpin negara.

"Pemerintah itu dalam pandangan Islam melaksanakan ketentuan syariat," tegasnya. [ian]