Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengakui saat ini prinsip-prinsip kebangsaan memudar dan terjadi di tengah kemajuan teknologi informasi dan radikalisme.
Demikian dikatakannya saat ceramah Sosialisasi Empat Pilar MPR RI, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, pada Rakernas HIPMI Perguruan Tinggi (HIPMI PT di Ruang Audio Visual Gedung Digital Library Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara, Sabtu (22/7).
"Untuk itulah MPR melakukan Sosialisasi Empat Pilar. Dulu ada lembaga BP7, sebuah lembaga yang khusus mensosialisasikan dan membahas masalah Pancasila kepada seluruh elemen masyarakat hingga mahasiswa bahkan juga kepada para pejabat," katanya.
Hidayat Nur Wahid menilai positif kehadiran BP7 dan Penataran P4 saat itu. Namun ditegaskan metode sosialisasi saat ini berbeda dengan masa sebelumnya.
"Sosialisasi Empat Pilar saat ini dilakukan dengan cara diskusi, dialog, dan seminari agar mudah diterima,†ujarnya.
Perlunya keterlibatan pemerintah dalam mensosialisasikan Pancasila, keinginan itu telah disampaikan MPR kepada Presiden. Dan Hidayat memuji Presiden Joko Widodo yang telah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP).
Lembaga ini membantu Presiden dalam pemantapan Pancasila. "Ällhamdulilah telah terbentuk unit kerja itu,†ujarnya.
Dalam sosialisasi yang dihadiri oleh ketua Fraksi PKS MPR RI: Ir. H. Tifatul Sembiring, Gubernur Sumatera Utara: H. Tengku Erry Nuradi, Pembantu Ketua Umum BPD HIPMI Sumut: H. Akbar Himawan Buchari, SH., Ketua HIPMI PT Sumut: Muhammad Zaid Fahri dan ratusan peserta tersebut Hidayat Nur Wahid memaparkan sejarah dalam proses lahirnya Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
Dia menegaskan pula sebenarnya Pancasila telah disepakati seperti dalam Piagam Jakarta namun karena ada keberatan dari tokoh Indonesia timur maka tokoh-tokoh Islam rela untuk mengganti Sila I seperti yang tertera saat ini.
Diakui saat ini banyak terjadi penyimpangan terhadap nilai-nilai luhur Pancasila. Sebagai negeri yang sangat luas dan kaya sumber daya alam namun dalam penguasaan lahan ternyata hanya dikuasai oleh beberapa orang. Hal demikian menurut Hidayat Nur Wahid menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial atau ketidakadilan sosial.
"Untuk itu pentingnya di sini bagi semua pihak untuk melaksanakan Sila V Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia,†ujarnya.
Untuk itu dirinya berharap kepada generasi muda yang terhimpun dalam HIPMI PT untuk bergerak dalam bidangnya, kewirausahaan, dengan serius.
"Penting sekali HIPMI PT untuk merealisasikan Pancasila,†ujarnya.
Hidayat Nur Wahid mendorong agar organisasi itu memperjuangkan keadilan sosial. Diharapkan pula organisasi itu mampu menguasai teknologi, bahasa asing, dan sumber daya lainnya dalam menghadapi tantangan global.
[sam]
