PAN Harus Bersikap Ksatria

Partai Hanura meminta Partai Amanat Nasional (PAN) bersikap tegas apakah tetap berada di koalisi pendukung pemerintah atau meninggalkannya.

Menyusul penolakan Fraksi PAN mendukung keputusan syarat ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen perolehan kursi DPR dan 25 persen perolehan suara yang diusulkan pemerintah di Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu. 

Menurut Wakil Sekjen Hanura Dadang Rusdiana, sikap PAN dalam sidnag paripurna DPR RI Jumat kemarin (21/7) mengakibatkan soliditas sebuah koalisi menjadi tidak sehat.

"Tentu PAN juga harus ksatria untuk memilih berada di luar atau di dalam pemerintahan," katanya.

Dadang mengatakan, tingkah laku PAN selama ini sudah diketahui publik. PAN juga kerap tidak ikut konsolidasi antar fraksi pendukung pemerintah.

Namun demikian, Hanura menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo untuk memberikan evaluasi kepada PAN.

"Kami tidak membahas khusus, takut kami dianggap menganggap terlampau penting kawan yang satu ini. Presiden pun sudah tahu, terserah presiden saja," jelas Dadang yang juga sekretaris Fraksi Hanura.

Pada sidang paripurna pengambilan keputusan Revisi UU Pemilu, Fraksi PAN bersama Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrat menolak usulan pemerintah soal angka presidential threshold. Mereka pun melakukan aksi meninggalkan ruangan alias walk out. [wah]