Seperti yang sudah diprediksi sebelumnya, pengesahan RUU Pemilu di Sidang Paripurna DPR, kemarin, berjalan alot luar biasa. Saking alotnya, pengambilan keputusan harus dilakukan dengan cara terakhir yaitu voting. Hingga dua kali forum lobi, fraksi-fraksi tidak menemukan kata sepakat. DPR masih terbelah dua gerbong, yang ingin Presidential Threshold 20 persen dan nol persen, hingga akhirnya paripurna mengesahkan pilihan partai koalisi pemerintah yaitu Presidential Threshold 20 persen. Berkaca dari voting ini, kekutan Jokowi masih sulit dikalahkan.
Sidang yang digelar di Gedung Nusantara II DPR dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Tak seperti biasanya, saat sidang dimulai sekitar pukul 11 siang, ruang paripurna sudah ramai. Sebanyak 385 anggota sudah duduk manis di kursi masing-masing. Di sayap kiri hadir perwakilan dari pemerintahan antara lain Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menkumham Yasonna Laoly.
Perjalanan sidang memang sengit. Sejak dibuka, adu argumen sudah langsung tersaji. Para anggota yang hadir bergantian menyampaikan pendapat. Intinya, mereka masih ngotot mempertahankan pilihan fraksinya masing-masing. Dalam rapat ini para wakil rakyat akan memilih lima opsi paket isu krusial yang telah disepakati.
Namun, yang bikin rapat berjalan alot adalah soal ambang batas Presidential Threshold. DPR masih terbelah dalam isu tersebut. Partai pendukung pemerintah yakni PDIP, Golkar, PPP, PKB, Hanura dan Nasdem sudah mantap dengan usulan 20 persen. Sementara Gerindra, Demokrat dan PKS inginnya nol persen. Ada pun PAN dan PKB masih bimbang.
Sejak dibuka, PDIP langsung menawarkan pengambilan keputusan lewat pemungutan suara terbanyak. Tentu saja, tawaran tersebut langsung ditolak mentah-mentah. Anggota lain menghendaki agar dilakukan lobi. Tepat pukul 2 siang, Fadli Zon mengetuk palu tanda sidang diskors 2 jam untuk melakukan lobi. Pukul 7.30 malam, skors dicabut untuk kembali diskors. Mendengar keputusan itu, anggota yang sudah duduk berseru dan langsung membubarkan diri.
Dalam forum lobi, diketahui PKB merapat ke pilihan partai koalisi pendukung pemerintah dengan memilih 20 persen. Lima partai dinyatakan sudah setuju dengan Presidential Threshold 20-25 persen dan mengambil opsi Paket A. Sementara itu, tiga lainnya masih keukeuh bertahan dengan Paket B yang opsi presidential threshold sebesar nol persen. Satu partai lainnya yakni PAN tetap berada di tengah-tengah dengan 10-15 persen.
Sekitar pukul 11.30 malam, Fadli Zon mebuka rapat. Dari Lobi disepakati dua opsi, yaitu Paket A dan Paket B. Paket A, Presidential Threshold 20 persen dan paket B nol persen. Dalam pandangan fraksi, posisi masih sama. belum ada yang mengalah sehingga forum menyepakati untuk mengambil keputusan dengan cara voting. Voting digelar dua kali. Voting pertama untuk menyepakati waktu voting, apakah saat itu juga atau diundur Senin (24/7). Enam fraksi sepakat keputusan diambil malam itu juga. Ada pun empat fraksi minta keputusan diambil Senin.
Hasil tersebut membuat PAN memilih walk out dari sidang. "Apa pun yang sudah diputuskan kami hormati. Silakan saudara-saudara ambil sebuah keputusan," kata Sekretaris Fraksi PAN Yandri Satrio. Setelah itu menyusul Gerindra dan Demokrat dan PKS menyatakan walk out.
Fadli Zon yang memimpin rapat menyerahkan palu kepada Ketua DPR Setya Novanto. Jika pengambilan keputusan dilakukan dengan cara voting maka seperti itung-itungan di atas kertas, Paket A yang akan menang. Soal ini, Gerindra sudah tahu. Meski begitu, Gerindra masih keukeuh pada opsi nol persen.
Ketua DPR Setya Novanto memimpin paripurna RUU Pemilu setelah 3 pimpinan DPR Fadli Zon, Taufik Kurniawan dan Agus Hermanto meninggalkan mimbar paripurna.
Setelah Gerindra, PAN, Demokrat, dan PKS walk out berarti tersisa partai pendukung pemerintah plus Fahri Hamzah di ruang paripurna. Partai pendukung pemerintah mendukung opsi A yang salah satunya berisi Presidential Threshold 20 persen. Novanto kemudian menyatakan bahwa secara aklamasi, opsi A disahkan. Fahri menambahkan bahwa dia tetap setuju opsi B sehingga yang benar adalah opsi A minus 1.
"Dengan ini diputuskan hasil RUU pemilu mengambil paket A minus 1. Apakah dapat disetujui?" tanya Novanto dari mimbar paripurna. "Setuju...." jawab anggota di Paripurna. ***
