Beredar pesan singkat (SMS) yang diduga berasal dari Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Isi SMS itu mengingatkan para anggota DPR dari partainya untuk mewaspadai kemungkinan adanya politik uang jelang pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu).
Dikonfirmasi soal itu, Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf mengaku tak tahu-menahu soal SMS itu.
"Validasi dulu. Itu dari siapa. Saat ini lobi masih berjalan. Artinya yang dicari titik temu. Edaran saya taunya dari media. Artinya yang kita pengen tahu siapa yang berbicara ada ini, itu siapa," katanya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/7).
Namun demikian, Dede menegaskan untuk urusan waspada terhadap kemungkinan adanya money politics dalam pembahasan RUU Pemilu sudah dibahas partainya.
"Saya tidak tau ada apa enggaknya dari tadi kita standby atau baca berita. Dalam politik kemungkinan apapun selalu ada. Tapi yang mampu melakukan itu orang yang berkepentingan besar. Kita harus ada. Kalau pun ada itu uang haram. Sebaiknya kita waspada. Lebih baik kita lobi-lobi," ujarnya.
Ketua Komisi IX ini menegaskan bahwa fraksinya tetap pada pendirian awal dengan memilih Paket B, yakni Presidential Threshold 0 persen, Parlementary Threshold 4 persen, sistem pemilu terbuka, besaran kursi per dapil 3-10, metode konvensi suara kuota hare.
"Kita prinsipnya tetap 0 persen. Tidak ada presidential threshold. Standing position kita itu," tegasnya.
Meski demikian, dia mengatakan bahwa pihak tertentu bisa menghebuskan isu apapun.
"Kita harus hati-hati. berjaga-jaga iya. Karena kita tau inikan ada kepentingan ketika Pemilu berberngan Pilpres berarti ada yang punya kepentingan. Yang punya kepentingan pasti mempertahankan kekuatan. Partai-partai ingin memiliki capres masing-masing. Kita bisa lihat yang berkepentingan siapa dalam titik ini," demikian Dede.
[san]
