Setara Institute menilai penetapan tersangka Setya Novanto oleh KPK dipastikan akan mengganggu kinerja dan citra politik DPR.
Untuk itu keputusan Partai Golkar dan kesepakatan pimpinan DPR untuk mempertahankan Novanto merupakan persekongkolan pragmatis yang hanya ditujukan untuk menutup kemungkinan kocok ulang pimpinan DPR.
Demikian penilaian Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani, Kamis (20/7).
Sebab menurut dia, ketua pimpinan lembaga-lembaga negara lainnya merupakan simbol dan variabel kunci kualitas kinerja institusi negara karena itu standar etik bagi pimpinan harus lebih tinggi dari sekadar seorang yang menjadi anggota.
"Partai Golkar dan pimpinan DPR tidak cukup hanya menjadikan ketentuan dalam UU MD3, bahwa penetapan tersangka tidak bisa dijadikan dasar pemberhentian pimpinan, tetapi juga harus menimbang standar etik yang luhur. Patut diingat bahwa pimpinan dan anggota DPR adalah representasi politik rakyat. Aspirasi rakyat juga harus menjadi variabel pertimbangan dalam memutus status Novanto," tegasnya.
Ismail Hasani yang juga Dosen Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menambahkan, pemberhentian Novanto setidaknya bisa ditempuh dengan dua jalan. Pertama mengundurkan diri atau pemeriksaan oleh MKD tentang pelanggaran etika yang sudah semestinya menjatuhkan sanksi pemberhentian dari kursi pimpinan karena dugaan korupsi masuk kategori pelanggaran berat.
Namun kalau dua jalan itu buntu, KPK sebaiknya segera melakukan upaya paksa dalam bentuk penahanan. Sekalipun penahanan hingga menjadi terdakwa belum cukup syarat untuk memberhentikan, tetapi dalam jangka pendek bisa menyelamatkan reputasi DPR yang akan dijalankan oleh Plt. Ketua, hingga adanya putusan yang inkracht.
Sebaliknya pihaknya menilai balada Novanto dan sikap mempertahankan kursi Ketua DPR bukan hanya merugikan Partai Golkar dan instiusi DPR saja. Lebih dari itu merugikan rakyat dan pemerintahan karena seluruh kinerja pimpinan dan anggota DPR didedikasikan untuk kepentingan rakyat.
"Partai-partai sebagai induk bernaung para anggota DPR harus bersikap dan tidak perlu berdiplomasi seolah-olah menghormati urusan internal partai masing-masing, tetapi yang terjadi adalah menikmati kenyamanan secara kolektif situasi status quo," demikian Ismail Hasani. [zul]
