Membuka keterisolasian merupakan salah satu tantangan yang saat ini tengah dihadapi di Provinsi Papua Barat.
Selain itu pembukaan lapangan pekerjaan yang baru, pengentasan kemiskinan, hingga pembangunan yang lebih merata perlu segera dilakukan, mengingat angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Papua Barat merupakan yang kedua terendah di Indonesia.
Begitu kata Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas Provinsi Papua Barat, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (19/7) sore.
"Inilah saya kira pekerjaan-pekerjaan besar yang harus kita lakukan untuk memberikan peningkatan kesejahteraan bagi rakyat di Provinsi Papua Barat," jelasnya.
Presiden meminta kepada segenap jajaran untuk bisa fokus mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan konektivitas di Papua Barat dengan daerah-daerah yang lain di Indonesia. Sehingga Papua Barat tidak sekadar keluar dari isolasi, tapi juga bisa menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk-produk lokal yang ada.
Salah satu yang disasar adalah percepatan pembangunan pelabuhan baik di Sorong, Bintuni, maupun di Kaimana. Termasuk, pengembangan dermaga penyeberangan di Wasior dan Polei dan pengembangan sejumlah bandara.
“Saya juga minta agar diperhatikan percepatan pembangunan ruas-ruas jalan strategis yang menghubungkan antar pusat-pusat pengembangan ekonomi,†pungkas Presiden Jokowi seperti dikutip laman Setkab.
Rapat terbatas ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menkominfo Rudiantara, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Agraria/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menristek dan Dikti M. Nasir, dan Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan juga turut hadir di rapat.
[ian]
