Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Dewan Sarankan HTI Ajukan Gugatan Ke Pengadilan

RABU, 19 JULI 2017 | 23:32 WIB | LAPORAN:

Pemerintah telah membubarkan organisasi kemasyarakatan (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas dasar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 2/2017 tentang perubahan Undang-Undang 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan alias Perppu Pembubaran Ormas.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Ali Taher Parasong malah menyarankan HTI untuk menggugat keputusan pemerintah itu ke pengadilan.

"Yang merasa dirugikan silahkan mengajukan pengadilan," katanya kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/7).


Menggugat ke pengadilan, menurut dia, harus dilakukan HTI, karena pada dasarnya DPR saja belum tentu setuju dengan keberadaan Perppu Pembubaran Ormas.

"DPR kan belum tentu setuju," demikian politisi PAN ini. [sam]

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Pembangunan Gerai KDKMP di Tubaba Terkendala Masalah Lahan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:59

KDKMP Butuh Ekosistem Pasar Hingga Pendampingan Berkelanjutan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:43

Ziarah ke Makam Ainun Habibie

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:23

Ketidaktegasan Prabowo terhadap Jokowi dan Luhut jadi Sumber Kritik

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:59

Implementasi KDKMP Masih Didominasi Administrasi dan Kepatuhan Fiskal

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:42

Aktivis Senior: Program MBG Simbol Utama Kebijakan Pro-Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:20

Kontroversi Bahlil: Anak Emas Dua Rezim

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:53

Rosan Ungkap Pembangunan Kampung Haji Baru Dimulai Kuartal Empat 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:41

Tim Gabungan Berjibaku Cari Nelayan Hilang Usai Antar ABK

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:24

Pemerintah Harus Antisipasi Ketidakstabilan Iklim Ekonomi Global

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:02

Selengkapnya