Berita

Jokowi dan Megawati/Net

Politik

Megawati Kembali Tegaskan Dukungan Pada Jokowi

RABU, 19 JULI 2017 | 07:20 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Dukungan kepada Presiden Joko Widodo kembali ditegaskan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat meresmikan kantor DPD PDIP Sumatera Utara, Selasa (18/7).

"Saya pernah menyatakan di ultah partai kepada Presiden Jokowi bahwa meskipun anak-anak PDIP ini nakal-nakal, tetapi sekali saya beri komando, maka mereka akan bergerak mendukung dan membela pemerintahan yang sah ini. Jadi Presiden Jokowi ini dipilih rakyat secara langsung. Karena itulah kedudukan dan legitimasinya kuat," ujarnya.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto menyebut bahwa pernyataan Mega merupakan bentuk tanggapan atas situasi politik saat ini. Terlebih, menyangkut pembahasan RUU Pemilu yang berlarut-larut karena kepentingan politik sesaat mengalahkan kepentingan bangsa dan negara. Contohnya, dalam pembahasan Presidential Threshold.


"Presidential threshold minimum 20 persen kursi di DPR diperlukan untuk memastikan presiden dan wapres yang dipilih secara langsung mendapatkan dukungan efektif dari DPR guna menjalankan program dan janji kampanye," urainya.

Selain itu, juga untuk memberikan dukungan kepada pemerintah atas penerbitan Perppu 2/2017 tentang Ormas.  Menurutnya, Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian halnya terhadap Pancasila. Lebih-lebih dengan mengingat bahwa menjaga kedaulatan negara adalah hukum tertinggi. Pancasila adalah dasar negara Indonesia.

"Jadi siapapun yang bertentangan dengan Pancasila tidak bisa dibiarkan. Demokrasi kita itu hanyalah alat dalam mencapai tujuan bernegara. Kebebasan berserikat dan berkumpul bukannya tanpa aturan. Praktik berserikat demi demokrasi hanyalah praktik liberalisme dalam politik," sambungnya.

"Karakter Jokowi yang merakyat, gemar blusukan, dan mengedepankan dialog akan menjadi jaminan bahwa Perppu tak akan dipakai untuk kepentingan umum, dan untuk memastikan demokrasi diterapkan dalam instrumen hukum untuk ketentraman masyarakat," pungkas Hasto. [ian]

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Tiket Jakarta Fair Tidak Ramah Kantong Rakyat Berpenghasilan Rendah

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:21

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Jauhkan Anasir Politik dari Persidangan Roy Suryo Cs

Kamis, 25 Juni 2026 | 08:18

Legislator PDIP Soroti Prinsip Gotong Royong Koperasi Buntut Meninggalnya Dua Calon Manajer KDMP

Kamis, 25 Juni 2026 | 08:12

Saham Teknologi Seret Nasdaq dan S&P 500

Kamis, 25 Juni 2026 | 08:03

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

Emas Jatuh 3,3 Persen, Investor Waspadai Kenaikan Suku Bunga The Fed

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:46

DAX Tertekan Anjloknya Rheinmetall, Bursa Eropa Bergerak Mixed

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:30

Jejak Karir Listyo Sigit Diungkap dalam Buku 'Sang Arsitek Presisi Polri'

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:28

Misteri Rp250 Juta KDM, Taufik Hidayat Sudah Ditangkap, Eh ... Hadiahnya Malah Buron

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:00

Merayakan Hari Pelaut sebagai Sandera

Kamis, 25 Juni 2026 | 06:55

Tanpa Nurani

Kamis, 25 Juni 2026 | 06:33

Selengkapnya