Berita

Jokowi dan Megawati/Net

Politik

Megawati Kembali Tegaskan Dukungan Pada Jokowi

RABU, 19 JULI 2017 | 07:20 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Dukungan kepada Presiden Joko Widodo kembali ditegaskan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat meresmikan kantor DPD PDIP Sumatera Utara, Selasa (18/7).

"Saya pernah menyatakan di ultah partai kepada Presiden Jokowi bahwa meskipun anak-anak PDIP ini nakal-nakal, tetapi sekali saya beri komando, maka mereka akan bergerak mendukung dan membela pemerintahan yang sah ini. Jadi Presiden Jokowi ini dipilih rakyat secara langsung. Karena itulah kedudukan dan legitimasinya kuat," ujarnya.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto menyebut bahwa pernyataan Mega merupakan bentuk tanggapan atas situasi politik saat ini. Terlebih, menyangkut pembahasan RUU Pemilu yang berlarut-larut karena kepentingan politik sesaat mengalahkan kepentingan bangsa dan negara. Contohnya, dalam pembahasan Presidential Threshold.


"Presidential threshold minimum 20 persen kursi di DPR diperlukan untuk memastikan presiden dan wapres yang dipilih secara langsung mendapatkan dukungan efektif dari DPR guna menjalankan program dan janji kampanye," urainya.

Selain itu, juga untuk memberikan dukungan kepada pemerintah atas penerbitan Perppu 2/2017 tentang Ormas.  Menurutnya, Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Demikian halnya terhadap Pancasila. Lebih-lebih dengan mengingat bahwa menjaga kedaulatan negara adalah hukum tertinggi. Pancasila adalah dasar negara Indonesia.

"Jadi siapapun yang bertentangan dengan Pancasila tidak bisa dibiarkan. Demokrasi kita itu hanyalah alat dalam mencapai tujuan bernegara. Kebebasan berserikat dan berkumpul bukannya tanpa aturan. Praktik berserikat demi demokrasi hanyalah praktik liberalisme dalam politik," sambungnya.

"Karakter Jokowi yang merakyat, gemar blusukan, dan mengedepankan dialog akan menjadi jaminan bahwa Perppu tak akan dipakai untuk kepentingan umum, dan untuk memastikan demokrasi diterapkan dalam instrumen hukum untuk ketentraman masyarakat," pungkas Hasto. [ian]

Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Pembangunan Gerai KDKMP di Tubaba Terkendala Masalah Lahan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:59

KDKMP Butuh Ekosistem Pasar Hingga Pendampingan Berkelanjutan

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:43

Ziarah ke Makam Ainun Habibie

Rabu, 07 Januari 2026 | 03:23

Ketidaktegasan Prabowo terhadap Jokowi dan Luhut jadi Sumber Kritik

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:59

Implementasi KDKMP Masih Didominasi Administrasi dan Kepatuhan Fiskal

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:42

Aktivis Senior: Program MBG Simbol Utama Kebijakan Pro-Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 02:20

Kontroversi Bahlil: Anak Emas Dua Rezim

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:53

Rosan Ungkap Pembangunan Kampung Haji Baru Dimulai Kuartal Empat 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:41

Tim Gabungan Berjibaku Cari Nelayan Hilang Usai Antar ABK

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:24

Pemerintah Harus Antisipasi Ketidakstabilan Iklim Ekonomi Global

Rabu, 07 Januari 2026 | 01:02

Selengkapnya