Kemiskinan Makin Parah, Jokowi Harus Ubah Haluan Pembangunan Ekonomi

RMOL. Temuan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai tingkat kemiskinan di Indonesia bukan hal yang mengejutkan. Dalam laporan terbaru yang dirilis BPS menyebutkan, angka kemiskinan makin parah dalam enam bulan terakhir.

"Laporan BPS sebenarnya sudah bisa ditebak dengan melihat aktivitas ekonomi di pusat-pusat perdagangan yang sepi pembeli," ujar Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani (PRIMA) Sya’roni kepada redaksi sesaat lalu, Selasa (18/7).

Menurut Sya'roni meningkatnya angka kemiskinan sebagaimana dilaporkan BPS menjadi bukti ada yang salah dengan kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi-JK. Kebijakan fiskal yang semestinya menjadi stimulus ekonomi kerakyatan dibajak hanya menguntungkan pihak tertentu.

"Sehingga angka kemiskinan yang tadinya diharapkan dapat terpangkas ternyata makin melonjak," katanya.

Diantara kebijakan yang jelas-jelas menyengsarakan rakyat miskin adalah pengurangan subsidi BBM dan listrik. Kebijakan ini membuat rakyat miskin harus menanggung dampak kenaikan harga barang dan jasa.

Menurutnya, dengan kenaikan barang-barang maka daya beli rakyat semakin melemah sehingga memperdalam angka kemiskinan.

"Solusinya, Presiden Jokowi harus segera mengubah arah haluan pembangunan ekonomi, agar lebih berpihak kepada rakyat kecil," tukas Sya'roni.

Laporan BPS yang dirilis baru-baru ini mencatatkan Indeks Kedalaman Kemiskinan dam Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami peningkatan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan di wilayah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 1,24, sedangkan di wilayah perdesaan mencapai 2,49. Masing-masing meningkat dibanding September tahun lalu yang sebesar 1,21 dan 2,32.

Sementara untuk Indeks Keparahan Kemiskinan naik dari 0,44 di September 2016 menjadi 0,48 di Maret 2017.

BPS mencatat jumlah penduduk miskin di bulan ketiga ini sebanyak 27,77 juta orang dengan persentase 10,64 persen. [sam]