Berita

Politik

Jokowi Akan Pastikan Ketum Golkar Seperti Novanto, Loyal Ke Pemerintah

SELASA, 18 JULI 2017 | 17:51 WIB | LAPORAN:

Keputusan KPK dalam menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP dapat mengubah peta pencapresan Jokowi pada Pilpres 2019.

Demikian disampaikan pengamat komunikasi politik dari Universitas Airlangga, Suko Widodo, lewat pesan tertulis, Selasa (18/07).

Ia memprediksi kemungkinan pergantian posisi Setya Novanto sebagai Ketum Golkar bisa mengubah rencana pencapresan Joko Widodo dalam gelaran Pilpres 2019.


"Ada kemungkinan itu (peta pencapresan) berubah,” ujarnya.

Suko Widodo menilai naiknya Setnov sebagai Ketum Golkar dan Ketua DPR RI karena mendapat dukungan dari Jokowi. Menurutnya, jika Novanto lengser dari posisi Ketum Golkar, ada kemungkinan Istana akan ikut mencari dan mendukung Ketum baru yang loyal dan mendukung pemerintah.

"Karena itu dengan adanya kasus ini, Pak Jokowi tentu akan berpartisipasi pada pemilihan Ketua Golkar yang baru," pungkasnya.

Setya Novanto menjadi tersangka dalam kasus megaproyek E-KTP. Dia diduga mendapat aliran dana 574 M dari total kerugian negara 2,5 T.

Setnov dijerat Pasal 3 atau Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHPidana.

Sejauh ini, baik di DPR dan Golkar sendiri, Novanto belum akan mengundurkan diri. Dia menunggu keputusan kasus yang membelitnya tersebut, berkekuatan hukum tetap. [zul]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya