Berita

Muhaimin Iskandar/Net

Politik

Cak Imin Berpeluang Gantikan Novanto Sebagai Cawapres Jokowi

SELASA, 18 JULI 2017 | 14:34 WIB | LAPORAN:

. Setelah Ketua Umum Golkar Setya Novanto dijadikan tersangka dalam kasus e-KTP oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka yang berpeluang mendampingi Joko Widodo di Pilpres 2019 dari internal koalisi sebagai cawapres antara lain adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Namun hal itu tidak mudah. PKB harus bekerja keras untuk mendulang suara pemilu dan pilkada khususnya di luar Jawa.

"Ya, yang berpeluang di internal parpol koalisi pendukung pemerintah pasca Setya Novanto dijadikan tersangka oleh KPK, memang Muhaimin Iskandar. Masalahnya, sanggupkah PKB kerja keras untuk meningkatkan elektabilitas Cak Imin sebagai cawapresnya Jokowi di 2019 itu," kata Direktur Lima, Ray Rangkuti pada wartawan di Jakarta, Selasa (18/7).


Ray mengatakan ketika UU Pemilu nantinya diputuskan dengan ambang batas atau presidential threshold (PT) pencapresan itu 10 persen hingga 15  persen, setidaknya akan ada lima pasangan capres yang akan bertarung di Pilpres 2019.

Tapi, ambang batas itu tidak menjadi alasan utama seseorang bisa nyapres atau tidak. Mengapa? Menurut Ray lagi, karena semua akan kembali pada elaktabilitas.

"Jadi, PKB harus kerja keras untuk meningkatkan elektabilitasnya Cak Imin tersebut. Memang, bisa disebut mewakili basis massa NU, juga harus mampu meyakinkan para kiai NU khususnya para kiai sepuh yang sangat disegani di NU. Selain itu, penyebaran basis massa di luar NU khususnya di luar Jawa," ujar alumni UIN Syahid Jakarta ini.

Sebelumnya parpol koalisi pendukung pemerintah (PDIP, Golkar, PKB, PPP, NasDem, dan Hanura) siap mengusung Jokowi kembali sebagai Capres di pemilu 2019. Golkar salah satu parpol yang aktif dan terus mendorong Jokowi sebagai capres 2019 tersebut.

Namun, setelah Setya Novanto yang juga ketua DPR RI dijadikan tersangka kasus e-KTP oleh KPK pada Senin (17/7), maka kader di internal parpol koalisi yang berpeluang antara lain Abdul Muhaimin Iskandar.

Bagaimana langkah Golkar selanjutnya? "Kita tunggu saja," jawab Ray Rangkuti. [rus]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

UPDATE

Kemenhut Sebut Kejagung Hanya Mencocokkan Data, Bukan Penggeledahan

Kamis, 08 Januari 2026 | 00:04

Strategi Maritim Mutlak Diperlukan Hadapi Ketidakpastian di 2026

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:49

Komplotan Curanmor Nekat Tembak Warga Usai Dipergoki

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:30

Pemuda Katolik Ajak Umat Bangun Kebaikan untuk Dunia dan Indonesia

Rabu, 07 Januari 2026 | 23:01

PDIP Tolak Pilkada Lewat DPRD karena Tak Mau Tinggalkan Rakyat

Rabu, 07 Januari 2026 | 22:39

Penjelasan Wakil Ketua DPRD MQ Iswara Soal Tunda Bayar Infrastruktur Pemprov Jabar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:56

Kejagung Geledah Kantor Kemenhut terkait Kasus yang Di-SP3 KPK

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:39

84 Persen Gen Z Tolak Pilkada Lewat DPRD

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:33

Draf Perpres TNI Atasi Terorisme Perlu Dikaji Ulang

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:09

Harta Anggota KPU DKI Astri Megatari Tembus Rp7,9 Miliar

Rabu, 07 Januari 2026 | 21:07

Selengkapnya