Spiritual Contemplations: Ketika Pertimbangan Agama Termarginalisasi

SECANGGIH apapun sebuah Negara, pertimbangan agama tidak boleh ditinggalkan, apalagi jika negara itu dipadati umat beragama. Apa jadinya sebuah masyarakat religius jika nilai dan norma ajaran agamanya mengalami marginalisasi? Masih mampukah mereka terus menjadi dirinya sendiri, atau mereka men­galami alienasi, disorientasi, hipokrit, atau bek­erja di bawah standar? Jawaban ini semuanya terpulang kepada setiap individu.

Marginalisasi nilai-nilai dan norma ajaran agama tidak mesti diartikan lantaran pemerin­tah tidak mengakomodir pertimbangan agama di dalam membuat dan menerapkan kebijakan. Akan tetapi bisa juga karena arus kuat mod­ernisme yang melanda umat manusia secara universal. Modernisme kini sudah seperti state­less values, sebuah tata-nilai yang bebas neg­ara. Modernisme memiliki kemampuan untuk menembus batas-batas geografis bangsa dan negara, merasuk ke dalam lapis-lapis budaya, dan menerobos sekat-sekat agama dan keper­cayaan.

Memang lebih parah lagi jika ada kesengajaan negara untuk mereduksi atau melaku­kan disfungsionalisasi ajaran agama di dalam masyarakat, seperti yang pernah terjadi di se­jumlah negara sekuler. Kemal Ataturk ketika menjadi penguasa Turki yang berpenduduk 97 persen muslim, pernah melarang warganya menggunakan simbol-simbol Arab di negerinya, seperti atribut pakaian, termasuk penggunaan azan di masjid-masjid dengan bahasa Arab. Masyarakatnya dipaksa menjadi modern dan sekuler. Namun apa jadinya? Bukannya men­gantar Turki menjadi lebih baik dan lebih ber­martabat, bahkan Turki yang pernah menjadi pusat kerajaan Otoman/Usmani terjun bebas ke bawah ditinggalkan oleh sejumlah bangsa dan negara yang pernah menjadi protektoratnya.

Marginalisasi ajaran agama oleh negara yang diwakili pemerintah di dalam masyarakat religius, selain akan melahirkan deprivasi poli­tik juga berpotensi melahirkan ketegangan horizontal sesama warga bangsa. Apalagi jika marginalisasi itu dirasakan oleh kaum mayori­tas, maka itu akan dimaknai dengan berbagai makna yang tendensius. Di antaranya mereka akan membaca pertumbuhan ekonomi tidak berbanding lurus dengan deret ukur populasi agama mayoritas tersebut. Persis seperti ini yang pernah diingatkan oleh Gus Dur, bahwa hati-hati jika pertumbuhan ekonomi itu hanya dirasakan oleh kelompok agama tertentu dan tidak ikut dirasakan oleh penganut agama may­oritas, maka itu berpeluang menjadi potensi konflik baru di masa depan.

Masyarakat Indonesia tidak perlu diragukan religiusitasnya. Secara konsepsional juga pen­empatan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama dari Pancasila menjadi bukti kuat akan hal ini. Perolehan kemerdekaan yang amat heroic dan historicle juga tak dapat dipi­sahkan kentalnya faktor agama di dalam per­juangan kemerdekaan bangsa. Jadi sebaiknya kita konsisten semua pihak menggunakan ba­hasa dan spirit agama di dalam mempertahank­an dan membangun bangsa ini. Dengan meng­gunakan bahasa agama maka partisipasi aktif masyarakat pasti akan terwujud, karena mere­ka yakin membela tanah air adalah ibadah.

Dalam masyarakat yang semakin majemuk dan semakin mengalami persaingan ketat, maka pertimbangan nilai-nilai keagamaan san­gat diperlukan. Nilai-nilai ajaran agama bagian yang tak terpisahkan dengan karakter bangsa harus tetap mendapat tempat di dalam kehidu­pan berbangsa dan bernegara.