DPR saat ini sedang dihadapkan pada polemik RUU Pemilu yang terancam deadlock alias buntu akibat tidak adanya kata sepakat mengenai pasal presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden. Di tengah-tengah polemik ini, PDIP masih mengharap agar revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) bisa segera disahkan.
Revisi MD3 ini memang penting bagi PDIP. Sebab, hasil revisi ini nanti akan menjadi payung hukum bagi PDIP untuk ikut menikmati empuknya kursi pimpinan DPR dan MPR yang diidamkan sejak memenangkan Pemilu 2014. Revisi ini sudah dimulai sejak Desember lalu. Makanya, meski sedang ribut-ribut soal pembahasan RUU Pemilu, PDIP ingin revisi tersebut cepat rampung.
"Kami optimisitis revisi MD3 akan rampung dalam waktu dekat. Sebab, saat ini, DPR cuma menunggu sikap akhir Pemerintah tentang penambahan jumlah kursi pimpinan MPR dan DPR dalam revisi tersebut,†kata Wakil Ketua Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno, Senin (17/7).
Menurut dia, revisi ini harusnya selesai sejak jauh-jauh hari. Namun, pihaknya juga tidak mau mendesak-desak. Pihaknya memilih realistis. Sebab, saat ini, energi DPR banyak tersita oleh sejumlah pekerjaan bidang pengawasan dan legislasi lain.
Untuk saat ini, PDIP mendorong Badan Legislasi (Baleg) DPR bisa fokus pada penyelesaian revisi UU tersebut. Terlebih, revisi tersebut sudah menjadi komitmen semua fraksi. Pihaknya juga tidak ingin penundaan realisasi komitmen dan pekerjaan akan membuat energi DPR terbuang percuma.
"Kami menyayangkan pengesahan UU MD3 tersendat karena DPR gagal fokus. Harusnya, apa yang sudah jelas arahnya, digarap tuntas. Jangan zig-zag," tegas anggota Komisi XI DPR ini.
Hendrawan menuding, salah satu penyebab molornya pembasahan revisi UU MD3 adalah deal-deal lain yang terus melebar. Namun, ia yakin, DPR dan Pemerintah akan segera mendapat titik temu terkait pembahasan tersebut, sehingga bisa segera disahkan.
"Prinsipnya, makin cepat Undang-Undang ini selesai, ya makin baik. Kalau mengurus ke dalam saja (urusan internal DPR) kedodoran, bagaimana mau mengurus masalah-masalag lain yang penting dan strategis," tandasnya.
Jalannya revisi MD3 memang tersendat-sendat. Awalnya, revisi ini akan disahkan pada Januari lalu, namun kemudian ditunda berkali-kali sampai sekarang. Penyebabnya, fraksi lain ikut-ikutan ingin mendapat jatah kursi pimpinan DPR dan MPR.
Saking banyaknya yang meminta, sempat ada usulan agar pimpinan MPR dibuat menjadi 11 orang. Usulan-usalan seperti ini kemudian menimbulkan banyak perdebatan sehingga pengesahan revisi MD3 terus tertunda.
[sam]
