Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan merasa miris melihat adanya gesekan di antara anggota parpol koalisi pendukung pemerintahan Jokowi-JK. Dia pun usul agar Presiden Jokowi membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) koalisi pendukung Pemerintah.
Dengan Sekber itu, Taufik yakin, komunikasi antar-parpol pendukung Pemerintah menjadi lebih efektif, sehingga tidak ada lagi gesekan-geseran tak perlu.
"Saya usulkan (pembentukan Sekber) agar efektif. Karena, kalau merasa berbeda sikap politik, itu sikap politik apa. Harus ada kesamaan pandangan sebelum memutuskan. Komunikasi efektif perlu diintensifkan,†kata Wakil Ketua Umum PAN ini di Gedung DPR, Senin (17/7).
Dia mencontohkan bentuk Sekber di era SBY. Di tahun 2009, untuk mengatasi masalah komunikasi parpol koalisi, SBY membentuk Sekretariat Gabungan (Setgab). Namun, kata Taufik, bentuk Sekber era SBY bukanlah yang pertama. Saat pemerintahan Megawati juga pernah ada Sekber. Keberadaan Sekber itu terbukti cukup efektif dalam mengelola koalisi dengan baik.
Di era Jokowi ini, Sekber belum ada. Alhasil, sesama partai koalisi sering berbeda pandangan. "Sekretariat bersama diperlukan agar ada kesamaan pandangan serta komunikasi berlangsung intensif. Jangan sampai komunikasi politiknya hanya dari berita koran, online, atau katanya-katanya,†katanya.
Taufik mengaku, sepanjang era reformasi, partainya telah terlibat efektif dalam koalisi. Namun, komunikasi harus terus dibangun. Apalagi sekarang ada Pilkada serentak, setiap parpol pun memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Tanpa ada komunikasi yang intensif, akan timbul perbedaan pandangan.
"Tidak bisa disentralisasi. Isu di tiap daerah beda-beda. Ada kalanya di pusat PAN koalisi dengan parpol tertentu tapi di daerah dengan parpol berbeda," kata Taufik.
Taufik mengingatkan, koalisi merupakan mitra politik yang saling memperkuat. Sebab, koalisi partai politik berada dalam posisi yang sejajar untuk kepentingan nasional.
"Kalau dipahami, koalisi bersama untuk memperkuat, saling memberikan masukan, tidak saling nilai paling kuat atau superioritas dan inferioritas. Maka, itu pondasi awal bicara koalisi," kata Taufik.
Dia pun memastikan, PAN secara konsisten bersama Presiden Jokowi ikut koalisi tanpa syarat. PAN sadar, penempatan kadernya di kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Karenanya, dia meminta partai koalisi lain tidak mengkait-kaitkan koalisi itu dengan kabinet. "Kalau asal ngamuk sana-sini, enggak menyelesaikan masalah kebangsaan kita,†tandasnya.
[sam]
