Pemerintah belum dapat membuat aturan seperti peraturan pemerintah (PP) yang spesifik mengenai pemblokiran situs atau aplikasi berbasis elektronik, sehingga membuat pemblokiran kerap memunculkan lebih banyak kegaduhan daripada penyelesaian tuntas.
"Pemerintah katanya akan bertindak tegas kepada Google, Facebook, dan Twitter yang mangkir bayar pajak tapi hingga saat ini belum ada perangkat untuk memaksa. Termasuk ini isu pemblokiran terhadap Telegram yang dianggap tidak memfilter konten berbau radikalisme," jelas anggota Komisi I DPR RI Sukamta kepada wartawan di Jakarta (Senin, 17/7).
Dia menjelaskan bahwa di dalam Undang-Undang 19/2016 tentang Perubahan UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 40 ayat 2a, 2b dan ayat 6, pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan melanggar hukum. Sehingga, untuk melakukan pemutusan akses (pemblokiran), pemerintah diamanatkan untuk membuat PP.
"Saya kira tanpa aturan yang jelas secara teknis pasti akan timbul masalah. Apalagi, pemblokiran belum ada pedoman yang jelas dan baku, mestinya kan ada pembinaan dulu. Pemblokiran bisa jadi jalan terakhir setelah pembinaan dan peringatan sudah dilakukan tapi tidak membawa hasil," beber Sukamta.
Karena itu, dia menyarankan agar pemerintah menghindari langkah asal blokir, karena dapat mengancam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Menurut Sukamta, isu pemblokiran media sosial asal negara lain mestinya menjadi momentum untuk mengembangkan industri teknologi dan informasi nasional.
"Ini penting dilakukan supaya kita tidak bergantung pada aplikasi asing. Seperti China yang punya aturan ketat tetapi di sisi lain mendorong industri TI untuk maju pesat," demikian Sukamta.
[wah]
