RMOL. BPJS Kesehatan merupakan wujud nyata pelaksanaan UUD 1945 yang mengamanatkan agar negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.
"Sebagai badan hukum publik, sesuai UU, BPJS Kesehatan menyelenggarakan Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan prinsip kegotongroyongan," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, saat menghadiri Sarasehan Nasional dan HUT BPJS Kesehatan ke-49 di Kantor BPJS Kesehatan, Jakarta (Senin, 17/7).
Layanan Jaminan Kesehatan Nasional yang diberikan BPJS Kesehatan kepada masyarakat, hingga Juni 2017 ini telah mampu menjangkau 178 juta jiwa atau sekitar 70 persen penduduk Indonesia. Saat ini, pemerintah terus berupaya melaksanakan berbagai penguatan kebijakan dan penyempurnaan pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan.
Antara lain meningkatkan kualitas pelayanan, peningkatan kepesertaan mandiri yang potensial, membangun kesadaran peserta untuk disiplin membayar iuran, dan menjaga pengelolaan kapasitas fiskal BPJS Kesehatan yang berkelanjutan.
"Pemerintah menargetkan cakupan kesehatan semesta pada tahun 2019. Komitmen Pemerintah tersebut diwujudkan dengan memberikan bantuan iuran kepada masyarakat tidak mampu yang jangkauannya hampir mencapai 40 persen masyarakat Indonesia terbawah. Saat ini jumlah PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah mencapai sedikitnya 92 juta penduduk," jelas Puan.
Puan juga mengusulkan untuk membuat survey terkait dengan pelayanan BPJS Kesehatan selama 3,5 tahun ini sebagai bahan evaluasi, bagaimana Pancasila dan Revolusi Mental diimplementasikan, sehingga kita punya acuan bagaimana meningkatkan pelayanan kesehatan ke depannya.
"Visinya harus gotong royong. Tanpa gotong royong, kita tidak dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Gotong royong ini juga harus melibatkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah," tegas Menko PMK.
Ditambahkannya, Sarasehan Nasional dalam rangka HUT BPJS Kesehatan dengan tema, "Gotong royong menuju masyarakat sehat dan produktif" agar menjadi momentum untuk memperkuat peyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional di bidang kesehatan dengan prinsip gotong royong.
"Saya berharap, semua pihak dapat bergotongroyong, sehingga harapan kita yaitu memiliki masyarakat sehat dan Negara kita dipenuhi SDM yang sehat secara jasmani. Prinsip kegotongroyongan dalam pelaksanaan jaminan Sosial BPJS Kesehatan membutuhkan kesadaran bersama dari seluruh masyarakat. Hanya dengan gotong royong semua tertolong,†ujar Menko PMK mengakhiri sambutannya.
Hadir dalam acara ini Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati Soekarnoputri, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris, Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latief, dan Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf.
[ysa]
