Berita

Pramono Anung di Istana Bogor/Humas Setkab

Politik

Seskab: Tarik Menarik RUU Pemilu Untuk Kepentingan Politik Jangka Pendek

JUMAT, 14 JULI 2017 | 18:27 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Kalau dilihat secara keseluruhan, sebenarnya masih sangat cukup waktu untuk menyelesaikan RUU Pemilihan Umum (Pemilu).

Demikian disampaikan Sekretaris Kabinet (Seskab), Pramono Anung, kepada wartawan di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (14/7).

"Presiden memantau semua perkembangan yang ada. Tentu harapannya lebih mengedepankan kepentingan bangsa dalam jangka panjang. Bukan semata untuk kepentingan politik jangka pendek," kata Pramono, dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi.


Pembahasan RUU Pemilu di DPR RI memang menyisakan lima isu krusial yaitu presidential threshold, parliamentary threshold, sebaran kursi perdaerah pemilihan, metode konversi suara, dan sistem pemilu.

Diputuskan bahwa lima isu itu akan dibahas dalam rapat paripurna yang digelar pada Kamis depan (20/7). Keputusan itu diambil setelah lobi pada rapat Pansus RUU Pemilu kemarin malam (Kamis,13/7) gagal mengambil keputusan.

Diingatkan Seskab, sudah waktunya Indonesia membangun sebuah sistem konstitusi yang lebih baik untuk keperluan jangka panjang. Sehingga, tidak setiap waktu menjelang pemilu harus mengubah UU.

Ia melihat semua tarik-menarik di seputar RUU Pemilu masih berbau kepentingan jangan pendek. Padahal, perlu dipikirkan apakah hal yang berkaitan dengan pemilu dipersiapkan oleh badan tertentu atau oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Sehingga tidak selalu setiap tahun atau setiap waktu itu mau pemilu, energi kita habis terlalu banyak untuk hal tersebut," katanya. [ald]

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya