Dana hibah Komite Nasional pemuda Indonesia (KNPI) Jawa Barat yang tidak dicairkan oleh gubernur hingga saat ini menyisakan tanda tanya di benak para aktivis kepemudaan.
Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jabar Yudha Munajat Saputra menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan dana bagi KNPI jika masih ada konflik internal didalamnya.
Sementara itu, konflik internal yang dimaksud adalah dualisme di tingkat kepengurusan DPD Jabar. Hal ini merupakan konsekuensi yang harus diterima ketika KNPI di tingkat pusat bersengketa sedemikian rupa sehingga berakibat pada penyegelan sekretariat DPP KNPI di Jalan Rasuna Said, Jakarta. Belum cairnya dana hibah dianggap merugikan organisasi kepemudaan (OKP) yang berhimpun di KNPI.
Wakil Sekretaris MPW Pemuda Pancasila Jabar Grandy Ramdhana menjelaskan bahwa betul tiap OKP memiliki jatah uang pembinaan dari hibah KNPI Jabar, namun sekalipun diakumulasi jumlahnya tidak setengah total nilai hibah.
"Coba kita hitung kasar, jika per-OKP mendapat dana Rp 10 juta dikali 100 OKP hanya menghabiskan dana Rp 1 miliar. Tidak pernah jelas berapa OKP yang menyerap dana tersebut setiap tahunnya. Kemudian, sisanya digunakan apa," ujarnya kepad awartawan, Rabu (12/7).
Menurut Grandy, dirinya yakin OKP memiliki militansi yang kuat dan tidak akan menjadikan keterlambatan pencairan dana hibah sebagai gangguan yang berarti.
"Aneh jika ada OKP yang merasa terganggu dengan macetnya dana Rp 10 juta per tahun, sementara kebutuhannya jauh dari itu. Terbukti hingga hari ini banyak OKP tetap eksis, bahkan tanpa bantuan dana dari pemerintah sama sekali," pungkasnya.
Hal senada disampaikan Muchamad Sukma Abdillah selaku wakil ketua BM Kosgoro Jabar. Menurutnya, OKP hanya dijadikan sebagai alasan oleh pihak tertentu untuk melakukan pencairan hibah, padahal belum tentu dana OKP benar-benar diserap oleh yang berhak.
"Berapa banyak OKP yang betul-betul menyerap anggaran itu. Jika ada yang tidak menyerap apakah dananya dikembalikan ke kas negara. Saya pikir transparansi dan akuntabilitas masih jadi persoalan yang harus dibenahi dalam tubuh KNPI penerima hibah," ujarnya.
Aktivis yang akrab disapa Uma itu berpendapat bahwa kegaduhan yang ada di tubuh KNPI Jabar saat ini bukan mengenai aspek legal formal, tetapi terkait dana hibah yang biasanya dinikmati secara bancakan oleh para oknum.
"Seperti penerima dana hibah lainnya, KNPI semestinya diperiksa oleh institusi-institusi pengawas dan penegakan hukum. Agar tidak menimbulkan prasangka akibat rendahnya keterbukaan dalam pengelolaan dana," demikian Uma.
[wah]
