Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Mahasiswa Desak DPR Setujui Perppu Pembubaran HTI

RABU, 12 JULI 2017 | 18:42 WIB | LAPORAN:

Aliansi Mahasiswa Nasionalis mendukung sikap pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang 2/2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang 17/2013 tentang organisasi masyarakat (ormas).

Mereka juga mendesak pemerintah segera berkoordinasi dengan DPR agar segera menyetujui kebijakan Perppu tentang ormas yang telah dikeluarkan pemerintah terkait pembubaran ormas tersebut.

"Kami haqqul yakin (Perppu Pembubaran Ormas akan disetujui DPR)," kata Rabbani, salah satu orator Aliansi Mahasiswa Nasionalis depan Gedung Istana Negara, Rabu (12/7).


Selain itu, pemerintah juga didesak tidak bertele-tele membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), serta mencabut izin pendirian lembaga ormas yang intoleran dan radikal.

"Maka dari itu pemerintah harus tegas menyikapi fenomena ini. Kementerian Hukum dan HAM segera cabut izin pendirian lembaga ormas Radikal dan intoleran," jelasnya.

Rabbani menjelaskan, kebijakan pemerintah sangat mendesak dan diperlukan untuk segera tegas dengan keberadaan organisasi anti Pancasila ini, pengkondisian aksi teroris, dan kemungkinan munculnya ancaman serupa dari elemen organisasi teror lainnya.

"Pemerintah harus segera menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) ormas dan tegas membubarkan organisasi anti pancasila dikarenakan kondisi bangsa yang amat mendesak," tandasnya. [sam]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Masalah Klasik Tak Boleh Terulang di Musim Haji 2026

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:15

BSI Semakin Diminati, Tabungan Tumbuh Tertinggi di Industri

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:13

Jembatan Rusak di Pandeglang Diperbaiki Usai Tiga Siswa Jatuh

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:05

ATR/BPN Rumuskan Pola Kerja Efektif Berbasis Kewilayahan

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:53

Tim Kuasa Hukum Nilai Tuntutan Nadiem Tak Berdasar Fakta Persidangan

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:44

Kelantan Siapkan Kota Bharu Jadi Hub Asia, Sasar Direct Flight Bangkok hingga Osaka

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:33

PLN Luncurkan Green Future Powered Today

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:30

Riki Sendjaja dan Petrus Halim Dikorek KPK soal Kredit Macet di LPEI

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:27

Juri LCC MPR Harus Minta Maaf Terbuka

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:21

Polisi Jaga Ratusan Gereja di Jadetabek

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:14

Selengkapnya