Kalangan dewan mempertanyakan besarnya anggaran untuk panitia penyelenggaran Asian Games 2018, INASGOC kepada Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Bukan tanpa sebab, menurut anggota Komisi X DPR RI Yayuk Basuki , INASGOC sama sekali belum menyerahkan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran negara sebesar Rp. 600 miliar yang diambil dari APBN 2015 dan 2016.
"Pertanggung jawaban penyelenggaran INASGOC, sampai saat ini belum kami terima," katanya dalam rapat kerja dengan Menpora, Imam Nachrowi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7)
Alih-alih menyerahkan laporan keuangan penggunaan anggaran di tahun 2015 dan 2016, Yayuk mengaku mendengar kabar bahwa ditahan ini INASGOC kembali meminta anggaran untuk pelaksanaan ASEAN Games mendatang. Tak tanggung-tanggung, dana yang diminta mencapai Rp 1,5 triulian atau setara dengan 80 persen anggaran yang dimiliki Kemenpora.
"Ada permohonan Rp1,5 triliun lagi untuk ASEAN Games yang dimana ada tambahan juga dari anggaran dari olimpic center 465 M betul atau ga ya?" tanya politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Mantan atlit tenis ini kemudian mengingatkan Menpora agar berhati-hati dalam mengucurkan dana ke INASGOC. Sebab sepeserpun uang itu harus dipertanggungjawabkan.
"Pertanggung jawaban lalu aja belum terima. Kita perlu kehati-hatian jangan sampai kesalahan ke kita. Ini uang negara satu sen pun harus dipertanggung jawabkan," tegasnya.
Lebih lanjut Yayuk mempertanyakan teknis pemberangkatan atlet yang ikut serta dalam SEA Games 2018. Sebab menurut dia, ada banyak sekali persoalan yang belum ditandatangani oleh Kemenpora.
"Baik dari persiapan SEA Games baik akomodasi, peralatan dan dana try out. Saya ingin mengusulkan bila memungkinkan panggil stake holder KOI sampai inasgoc, dan CDN. Lalu untuk penyelenggran 2018, dari sisi kepanitiaan yang lalu saya sambut baik sekali, sekarang muncul hampir 500 dimana letak efisiensi belum lagi bicara honor mereka honor mereka berapa yang dikeluarkan sedangkan kita anggaran untuk atlet yang bertanding enggak ke
support."
"Seperti satlat prima, butuh 1,2 triliun, akhirnya terpenuhi 600 M. Masih terpangkas lagi. Ini hal seperti ini Pak Menteri kita nyelenggarakan bukan saja sukses di penyelenggaraan tapi sukses prestasi dan administrasi serta pemberdayaan ekonomi," pungkasnya.
[sam]
