Berita

Jusuf Kalla/Net

Politik

JK: Reshuffle Hak Prerogatif Presiden

RABU, 12 JULI 2017 | 14:31 WIB | LAPORAN:

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) secara bertahap sudah menyerahkan penilaian evaliasi terhadap beberapa kementerian dan lembaga.

"Sedang bertahap," jelas Wakil Presiden Republik Indonesia, Muhammad Jusuf Kalla di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7).

pria asal Sulawesi Selatan ini menjelaskan, penilaian itu berhubungan erat dengan tunjangan kinerja yang akan diterima oleh kementerian dan lembaga. Jika kinerjanya baik, maka tunjangannya pun ikut baik.


"Disini Menpan RB memberikan data-data. Kita putuskan dalam suatu pertemuan. Kebetulan saya ketua tim birokrasi untuk memutuskan apa data itu dipakai," jelasnya.

Dipertegas apakah evaluasi itu muaranya pada perombakan kabinet, politisi senior Partai Golkar yang akrab disapa JK ini menepis.

"Itu reshufle bukan urusan Menpan RB, tapi kewenangan presiden. Sekali lagi resufle itu hak kewenangan prerogatif presiden," tegasnya. [sam]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Masalah Klasik Tak Boleh Terulang di Musim Haji 2026

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:15

BSI Semakin Diminati, Tabungan Tumbuh Tertinggi di Industri

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:13

Jembatan Rusak di Pandeglang Diperbaiki Usai Tiga Siswa Jatuh

Kamis, 14 Mei 2026 | 16:05

ATR/BPN Rumuskan Pola Kerja Efektif Berbasis Kewilayahan

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:53

Tim Kuasa Hukum Nilai Tuntutan Nadiem Tak Berdasar Fakta Persidangan

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:44

Kelantan Siapkan Kota Bharu Jadi Hub Asia, Sasar Direct Flight Bangkok hingga Osaka

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:33

PLN Luncurkan Green Future Powered Today

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:30

Riki Sendjaja dan Petrus Halim Dikorek KPK soal Kredit Macet di LPEI

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:27

Juri LCC MPR Harus Minta Maaf Terbuka

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:21

Polisi Jaga Ratusan Gereja di Jadetabek

Kamis, 14 Mei 2026 | 15:14

Selengkapnya