. Partai Nasdem meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk meninjau ulang kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap gula petani.
Pengenaan PPN 10 persen dinilai menambah beban para petani dan bertolak belakang dengan fokus pemerintah yang tengah memajukan petani melalui program-program pemberdayaan agar petani menjadi produktif.
Anggota Komisi IV DPR Sulaiman L Hamzah bahkan menyebut bahwa pengenaan PPN ini hanya akan efektif jika para petani sudah sangat sejahtera tanpa dibayang-bayangi dengan gagal panen atau rugi akibat biaya produksi yang tinggi.
"Pemerintah boleh saja memikirkan mendapatkan pajak sebanyak-banyaknya, tapi juga harus memikirkan kondisi petani. Di Jawa Tengah ada pabrik gula yang sudah tua itu tutup karena biaya produksi yang sangat tinggi. Tapi ada satu line yang digunakan untuk menampung tebu petani, tapi itu tetap saja tidak untung,†ujarnya sebagaimana keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (11/7).
Kata dia, pengenaan PPN 10 persen terhadap gula petani belum mendesak. Ia berpendapat, seharusnya pemerintah memajukan terlebih dahulu petani dari produksinya sebelum akhirnya dikenai PPN. Jika itu tidak dilaksanakan pemerintah, maka lambat laun pemerintah akan memaksa petani gula untuk mencari penghidupan lain.
"Kita lihat saja petani beras, dalam satu hektar itu paling bagus menghasilkan 8 ton gabah. Tapi fakta di lapangan hanya 4 hingga 6 ton. Di bawah 5 ton itu petani sudah rugi sebenarnya," jelasnya.
Pendapat serupa juga disampaikan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. Ia meminta Kementerian Keuangan mempertimbangkan kembali penerapan pajak pertambahan nilai gula petani. Enggartiasto mengaku telah mengirim surat kepada Kementerian Keuangan agar PPN tidak dikenakan kepada petani.
"Pengenaan PPN itu diharapkan tidak berlaku bagi petani tebu. Adapun untuk pabrik gula, baik itu milik pemerintah maupun swasta, tetap bisa dikenakan PPN," ujar Enggar.
[ian]
