Minim Prestasi, Jokowi Perlu Hilangkan Pos Menko Perekonomian

Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu menghapus pos Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam reshuffle kabinet mendatang. Pos kementerian itu tidak terasa manfaatnya lantaran para menteri di sektor ekonomi selama ini sudah bekerja sendiri-sendiri.

"Saya melihat menko (perekonomian) kurang produktif. Kemenko Perekonomian perlu ditiadakan posnya, menteri-menterinya saja cukup yang menangani. Tanpa dikoordinir juga jalan kok," ujar pengamat politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing saat dihubungi, Selasa (11/7).

Dia menjelaskan, kinerja tim ekonomi pemerintahan Jokowi hasil reshuffle jilid dua lalu tidak terlalu menggembirakan. Dapat diihat dari pertumbuhan ekonomi belum tercapai, pembengkakan utang negara, hingga daya beli masyarakat yang terus merosot. Pos Kemenko Perekonomian yang dipimpin Darmin Nasution tidak terlihat prestasinya, justru menteri-menteri di bawah koordinatornya bekerja masing-masing mengatasi masalah.

"Secara umum kinerja tim ekonomi tidak berprestasi tinggi, tapi juga tidak rendah sekali. Kalau dikasih nilai sekitar enam sampai tujuh," beber Emrus.

Untuk merombak ulang komposisi tim ekonomi, Jokowi setidaknya perlu melibatkan pakar, ahli dan akademisi. Agar dapat memberi masukan terkait langkah dan kebijakan yang harus diambil di sisa masa pemerintahan yang hanya tinggal dua tahun.

"Sehingga, reshuffle yang dilakukan atas dasar evaluasi yang terukur. Mana menteri-menteri yang layak dipertahankan, dan mana yang harus diganti," tegas Emrus yang juga direktur eksekutif Emrus Corner.

Reshuffle kabinet jilid tiga pertama kali disinggung Presiden Jokowi dalam Kongres Ekonomi Umat yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 22 April lalu.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah memasang target lima juta sertifikat tanah harus dibagikan kepada masyarakat pada 2017. Target meningkat pada tahun-tahun berikutnya, di mana pada 2018 ditargetkan sebanyak tujuh juta sertifikat harus keluar. Kemudian, tahun depannya lagi sembilan juta sertifikat harus dikeluarkan untuk rakyat, petambak kecil, petani, nelayan, hingga tukang becak.
 
"Itu urusannya menteri. Setahu saya target itu harus dapat diselesaikan. Kalau memang tidak selesai, pasti urusannya akan lain. Bisa diganti, bisa digeser, bisa dicopot dan yang lain-lainnya. Ya saya blak-blakan saja. Dengan menteri juga seperti itu," jelas Jokowi. [wah]