Menko Kemaritiman Luhut Panjaitan memastikan bahwa banyaknya investasi pemerintah maka berdampak meningkatnya utang negara. Sebab, kebutuhan dana untuk melakukan investasi tidak sedikit.
Demikian disampaikannya menanggapi kritik atas peningkatan utang negara selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Jakarta, Senin (10/7)
"Bagaimana orang investasi tidak dihitung utang, masak orang kasih uang ke kamu saja, logikanya di mana. Yuk, suruh yang pintar mengkritik itu suruh datang ke saya, jelaskan ke saya," ujarnya saat diminta tanggapan awak media.
Menurut Luhut, saat ini Indonesia belum bisa mengurangi utang negara karena sedang melakukan pembangunan proyek infrastruktur yang membutuhkan dana besar. Kebutuhan infrastruktur tidak semuanya mengandalkan APBN melainkan harus mencari investor swasta. Karena itu, pemerintah tidak bisa dipaksa untuk melakukan penghematan anggaran begitu saja.
"Ya tidak mungkin (hemat anggaran). Pembangunan infrastruktur kita butuh USD 450 miliar, APBN hanya bisa menservis USD 120 miliar, sisanya dari mana, itulah yang disebut foreign direct investment," bebernya.
"Sekarang China nih datang, dia mau investasi USD 25 miliar, B to B bukan G to G. Dia cari partner Indonesia, kami partner kan misalnya dengan PP, misalnya dengan private sector kita. Merekalah yang main, masalahnya di mana," tegas Luhut.
Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan melansir utang pemerintah pusat hingga Mei 2017 sudah mencapai Rp 3.672,33 triliun. Jumlah itu naik Rp 1.067,4 triliun jika dibandingkan sejak awal pemerintahan Presiden Jokowi pada akhir 2014 lalu yang sebesar Rp 2.604,93 triliun.
Porsi utang tersebut terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 2.943,73 triliun atau 80,2 persen, serta pinjaman sebesar Rp 728,60 triliun atau 19,8 persen.
[wah]
