Komisi X DPR RI mendesak Inasgoc selaku penyelenggara Asian Games 2018 bersikap transparan soal anggaran, sebelum pembahasan dana Rp 1,8 triliun pada APBNP 2017 dilakukan.
Menurut anggota Komisi X dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Yayuk Basuki, rencana pemerintah mengabulkan permintaan Inasgoc atas usulan anggaran penyelenggaraan Asian Games sebesar Rp 4,5 triliun di luar venue pertandingan harus ditinjau ulang.
"Inasgoc seharusnya memberikan penjelasannya secara transparan, sebelum pembahasan Rp 1,8 triliun pada APBNP 2017 dilakukan," ujar Yayuk kepada wartawan, Senin (10/7).
Mantan petenis nasional itu menjelaskan, proses transparansi bertujuan agar publik dan stakeholder olah raga juga dapat mengawasi bersama. Mengingat anggaran tersebut juga berasal dari uang rakyat.
Yayuk juga mengungkapkan sejumlah catatan terkait kinerja Inasgoc sebagai penyelenggara Asian Games 2018. Pertama, sampai saat ini Inasgoc belum memberikan laporan penggunaan uang negara sebesar USD 45 juta atau sekitar Rp 600 miliar dari kegiatan yang bersumber dari APBN 2015 (PR Campaign USD 15 juta) dan dari APBN 2016 (Broadcasting Fee USD 30 juta). Inasgoc juga belum memberikan penjelasan resmi tentang posisi terakhir atas kebutuhan anggaran dan peruntukkannya yang telah disetujui pemerintah.
Selain itu, Inasgoc belum menjelaskan realisasi arahan Ketua Dewan Pengarah yang juga Wapres RI Jusuf Kalla terkait rencana efisiensi kepanitiaan yang dianggap terlalu gemuk sebanyak 200 orang, belum termasuk 11.000 relawan Asian Games 2018.
Dirinya juga meminta penjelasan soal akuntabilitas dan efisiensi yang bisa dilakukan oleh Inasgoc, sementara Perpres 48/2017 tentang Penyelenggaraan Asian Games 2018 telah memberikan ruang kepada Inasgoc untuk dapat melakukan penunjukan langsung untuk pekerjaan hingga puluhan miliar rupiah.
"Hal tersebut di atas hanya sebagian kecil dari banyak hal yang telah diminta beberapa kali sejak tahun lalu, dan tidak diindahkan oleh Inasgoc sampai saat ini," pungkas Yayuk.
[wah]
