Organisasi Kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) masih dianggap sebagai musuh pemerintah atau state enemy. Hal itu jugalah yang menjadikan kesadaran masyarakat akan bahaya HTI tidak besar. Padahal HTI adalah organisasi yang berseberangan dengan ideologi Pancasila dan harus segera dibubarkan.
Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Donny Gahral menilai minimnya kesadaran masyarakat akan bahaya HTI menimbulkan opini bahwa pemerintah sebagai musuh Islam.
"Jadi HTI ini masih dianggap state enemy bukan public enemy. Karena state enemy itulah memunculkan dugaan pemerintah memusuhi Islam," ujar Donny dalam diskusi bertajuk 'Mendorong Realisasi Pemerintah atas Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia' di kantor DPP BMI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (9/7).
Senada dengan Donny, Wasekjen DPP Banteng Muda Indonesia (BMI) Mixilmina Munir menilai HTI bukanlah ormas keagamaan atau ilmiah. HTI merupakan organisasi politik dengan tujuan merebut kekuasaan pemerintah yang sah.
Menurut Munir, jika kedepan HTI berhasil membentuk sistem khalifah Islam maka kedepannya Indonesia tidak lagi mengenal keberagaman.
"HTI di Indonesia, dia tidak seperti organisasi radikal dalam prakteknya tapi dalam konteks merubah visi, jauh lebih radikal dari pada organsiasi lain. Jadi HTI ingin mengubah idiologi Pancasila menjadi khilafah, ke depan HTI tidak ada hari natal, kebangkitan Isa Almasih, Waisak dan Imlek," pungkas Munir.
[zul]
