Jokowi Perlu Hitung Ulang Isu Pencopotan Panglima TNI

Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertahankan Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai panglima TNI dinilai wajar, di tengah maraknya isu perombakan kabinet.

Pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago menjelaskan, Gatot dianggap mampu mengambil ceruk potensial pemilih muslim karena defensif membela ulama yang dituduh dan masif dipojokkan, sementara Presiden Jokowi bercokol pada ideologi nasionalis sekuler sehingga gagal mengambil empati suara umat Islam. Ditambah lagi keputusan dan sikap politik presiden kurang begitu menguntungkan masyarakat mayoritas muslim.

"Gatot adalah seorang panglima TNI yang setia dan bukan pengkhianat, tetap menjaga fatsun politik. Seandainya waktu itu panglima TNI tergoda dengan beyond the politic dan mau melakukan makar dan kudeta, Jokowi belum tentu bertahan menjadi presiden sampai sekarang. Bukan begitu sulit kalau panglima mau bersekongkol jahat dengan sipil mengkudeta presiden sipil Jokowi, mengambil alih pemerintahan oleh militer pada waktu momentum Aksi Bela Islam 212 dan seterusnya," bebernya kepada redaksi, Sabtu (8/7).

Menurut Pangi, komitmen Gatot menjaga NKRI dan melindungi presiden tak perlu diragukan lagi. Syak wasangka tak terbukti pretensi makar tersebut sampai hari ini mengalami patahan. Di sisi lain, mempertahakan Gatot bisa menjadi kebaikan bagi Jokowi di Pilpres 2019 nanti.
 
Dia melihat, wacana pencopotan Gatot sebagai panglima TNI sedang dimainkan. Sebaiknya Jokowi berhitung ulang, matang, dan jernih karena Gatot selama ini sudah menjalankan tugas dengan baik. Sesuai dengan trayek tugas pokok panglima TNI, tidak ada yang menyimpang dan melenceng.

"Gatot belum melakukan akrobatik politik seperti dituduhkan," kata Pangi.

Untuk itu, dia berharap Jokowi bisa melawan retorika-retorika negatif yang mendesak pencopotan Gatot hanya karena menanjaknya elektibilitas panglima TNI.

"Terlebih lagi, animo dukungan publik agar Gatot tetap menjadi panglima TNI masih tinggi. Gatot menjadi garda terdepan menjaga NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945," tegas Pangi yang juga direktur eksekutif Voxpol Center. [wah]