Pemerintah dinilai terlalu lama dalam menindaklanjuti pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) melalui mekanisme hukum. Sikap lamban pemerintah membuat HTI tetap melakukan aktivitas kegiatannya.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor Yaqut Cholil Qoumas mengkritik sikap pemerintah yang terkesan membiarkan masalah tersebut. Menurutnya, sejak diumumkan pembubaran HTI pada 8 Mei lalu, tidak ada perkembangan signifikan terkait langkah hukum yang harus ditempuh pemerintah pasca pembubaran HTI.
"Pemerintah sepertinya cuek saja. Sampai hari ini, kita tidak mendengar langkah pemerintah menindaklanjuti dengan proses hukum selanjutnya. Masyarakat di bawah bertanya-tanya, sebenarnya pemerintah itu niat tidak membubarkan HTI yang jelas-jelas bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945," jelas Gus Yaqut, begitu dia disapa, dalam keterangannya (Sabtu, 8/7).
Menurut Gus Yaqut, pemerintah selalu berdalih masih melakukan kajian terkait mekanisme pembubaran HTI. Meski berdasarkan UU 17/2013, pembubaran ormas harus dilakukan melalui pengadilan, namun kalau berkeinginan kuat membubarkan HTI pemerintah dapat menggunakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) yang mengatur ormas.
"Pemerintah kan bisa menggunakan mekanisme perppu tentang ormas untuk membubarkan HTI. Kalau lewat pengadilan prosesnya sangat lama. Sebenarnya ini soal keberanian saja dari pemerintah. Intinya, pemerintah harus berani melakukan terobosan dong, jangan cuma mempertimbangkan kepentingan-kepentingan politik jangka pendek. Ini soal bangsa dan negara," papar Gus Yaqut.
Langkah pembubaran HTI secara hukum melalui perppu harus segera diputuskan karena sudah sangat mendesak. Lantaran, tidak ada langkah hukum pembubaran, organisasi yang masuk ke Indonesia sejak 1980 itu tetap beraktivitas secara masif.
"Contohnya, ada kampus swasta besar di Semarang yang secara resmi mengundang tokoh HTI untuk berceramah dalam rangka halal bi halal. Padahal jelas-jelas pemerintah melalui menristek dikti sudah me-warning kampus untuk tidak memberi ruang bagi kegiatan yang dapat menumbuhkan benih radikalisme. Ceramah-ceramah orang HTI kan anti-Pancasila," ujar Gus Yaqut.
Untuk itu, pihaknya mendesak pemerintah mengambil sikap tegas dengan segera menerbitkan perppu tentang ormas yang bisa digunakan sebagai landasan untuk membubarkan HTI.
"Pasalnya, HTI ini keinginannya tunggal, yaitu merebut kekuasaan. Mengganti kekuasaan yang telah disepakati oleh semua elemen bangsa ini menjadi negara bentuk baru yaitu Khilafah Islamiyah," kata Gus Yaqut.
Ditambahkannya, HTI juga menolak demokrasi yang merupakan sistem politik yang digunakan di Indonesia. Anehnya, meski menolak demokrasi, namun HTI menginginkan kekuasaan.
"Tidak ada cara lain jika sudah demikian, jalan yang diambil pasti makar, kudeta. Sebelum HTI punya kemampuan melakukan kudeta, bubarkan dulu," tandas Gus Yaqut.
[wah]
