Ormas Islam Tolak Kebijakan Muhadjir/RMOL
Sebanyak 14 Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam menolak kebijakan lima hari sekolah dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy.
14 Ormas tersebut yakni, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Al-Irsyad Al Islamiyyah, Al Washliyah, Persatuan Umat Islam (PUI), Persatuan Islam (PERSIS), Persatuan Tarbiyah lslamiyah (PERTI)
Kemudian Mathla'ul Anwar, Yayasan Az Zikra, Al-Ittihadiyah, Ikatan Dai Indonesia (IKADI), Rabithah Alawiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Nahdlatul Wathan (NW) serta Himpunan Bina Mualaf Indonesia (HBMI).
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siradj selaku perwakilan 14 Ormas Islam menjelaskan langkah bersikeras Muhadjir tidak sejalan dengan penguatan sistem pendidikan karakter yang diajuakan oleh Kemendikbud, Kementerian Dalam Negeri, PBNU, MUI dan Ormas PP Muhammadiyah.
Menurut Said, permen tentang lima hari sekolah nyatanya telah dibatalkan dan diganti dengan penguatan pendidikan karakter yang bakal dituangkan dalam Peraturan Presiden. Disamping itu, lima hari sekolah dengan waktu belajar hingga siang hari dapat membuat siswa pelajar tidak lagi memiliki waktu untuk mendapat pendidikan agama di Madrasah.
"Alasannya kalau di kota, pelajar pulang sekolah bapak ibunya tidak ada. Kalau di kota memang iya, tetapi tidak semua benar. Kalau diluar kota, pedesaan, siswa pulang itu sudah terpatri. Pulang sekolah, makan ganti pakaian langsung ke Madrasah. Itu sudah menjadi bagian dari tradisi yang ada di masyarakat," ujar Said Aqil saat konfensi pers di gedung PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (7/7).
Said Aqil menambahkan di Madrasah murid diajari mendalam tentang Islam yang tidak didapat di sekolah umum. Selain itu, budaya perlombaan membaca Alquran yang diadakan setiap akhir tahun di desa-desa akan hilang dengan adanya kebijakan lima hari sekolah ala Muhadjir.
"Di desa-desa itu ada perlombaan mengaji samapi tingkat kecamatan, kalau ada lima hari sekolah akan hilang ini. Padahal hal itu menjadi bagian dari islam nusantara," ujarnya.
Lebih lanjut, Said Aqil juga menegaskan penolakan terhadap kebijakan Mendikbud bukan karena Muhadjir berasal dari Ormas Muhammadiyah. Sebab hal itu pernah dibacanya di media sosial bahwa penolakan kebijakan Muhadjir lantaran berlatar belakang ormas Muhammadiyah.
"Kami menolak bukan karena menterinya dari Muhamamdiyah. Siapapun menterinya kalau buat kebijakan lima hari sekolah pulang sore akan kami tolak. Jadi jangan salah kapah. Misalkan menterinya dari PBNU juga pasti saya lawan. Jadi monggo pak Muhadjir jadi menteri asal ini tidak di utik-utik. Saya dukung jadi menteri sampai akhr periode. Jadi bukan karena Muhammadiyah, tetapi karena kebijakan ini," pungkas Said Aqil.
[san]
