Ketua MPR: Pemindahan Ibu Kota Kapan-kapan Saja

Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, tidak setuju dengan rencana pemindahan pusat pemerintahan seperti diusulkan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Dia merasa khawatir bila rencana itu dilakukan dalam waktu dekat maka menimbulkan skandal korupsi baru. Apalagi, jika melibatkan unsur swasta.

"Kalau ibu kota pindah, swasta malah skandal nanti. Publik akan tanya. Kalau swasta yang memindahkan pusat pemerintahan bagaimana? Bayangkan, pusat pemerintahan dipindahkan swasta," kata Ketua MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (7/7).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengaku setuju pemindahan ibu kota, tapi tidak dilakukan dalam waktu dekat. Terlebih lagi dalam situasi keuangan negara yang masih sangat sulit.

Daripada memikirkan proyek pindah ibu kota, Zulhas mengimbau Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla fokus dengan janji-janji politik yang pernah mereka lontarkan saat masa kampanye Pilpres 2014.

"Bahwa Ibukota jangka panjang perlu pisah dengan pusat bisnis, saya setuju. Tapi kapan-kapan saja, jangan sekarang," saran dia.

"Saya kira pemerintah perlu fokus. Utang kita kan sudah banyak, janji Jokowi-JK sedang dalam proses, tol Sumatra belum selesai, tol Jawa belum selesai, irigasi belum selesai, banyak sekali program belum selesai. Swasembada pangan belum beres, harga daging, tarif listrik dan lainnya. Jadi, banyak PR," imbaunya.

Apalagi, pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pilpres akan dimulai dalam waktu dekat ini.

"Tahun depan sudah masuk tahun politik, tahun depan pendaftaran DPR, sudah penjaringan Capres-Cawapres. Oktober sudah penetapan calon Pilkada 2018. Pemindahan ibu kota kapan-kapan," ucapnya. [ald]