Diduga Terlibat E-KTP, Menteri Yasonna Disarankan Mundur

Wacana perombakan Kabinet Kerja kembali berhembus. Salah satu pembantu Presiden Joko Widodo yang mendapat sorotan tajam yakni Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

Mantan anggota Komisi II DPR RI itu disebut layak untuk diganti lantaran diduga terseret kasus korupsi pengadaan e-KTP. Bukan hanya itu, daya ingat Yasonna yang mulai menurun dapat mempengaruhi kinerja kementerian yang dipimpinnya.

Menurut Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam pengamatannya, belakangan ini daya ingat Menteri Yasonna mulai berkurang. Terlebih, setelah Yasonna dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus e-KTP.

"Kalau sering lupa ya mundur, apalagi beliau saat diperiksa KPK kemarin kan sering banyak lupa, dan itu berbahaya loh. Apalagi kalau dia buat kebijakan lupa. Saran saya karena Pak Yasonna sekarang sering lupa, mundur jadi menteri. Nanti kebijakan-kebijakan di Kemenkumham berantakan karena menterinya sering lupa. Ini Bahaya," jelas Dahnil saat dihubungi, Rabu (5/7).

Yasonna hadir dalam pemeriksan KPK pada Senin lalu (3/7). Usai diperiksa, dia mengaku telah menjelaskan seluruh keterangan yang diketahui terkait proyek pengadaan e-KTP tahun 2011-2012.

"Saya sudah menjelaskan pada penyidik tentang pertanyaan yang diberikan pada saya. Keterangan diri, pekerjaan sebagai anggota DPR periode 2009-2014 dan banyak saya lupa lah. Pokoknya saya sudah berikan keterangan ke penyidik," ujarnya setelah diperiksa selama lima jam. [wah]