Berita

Riyono

Bisnis

PKS Minta Pemerintah Realisitis Soal Swasembada Bawang Putih

RABU, 05 JULI 2017 | 10:45 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mempertanyakan pernyataan Menteri Pertanian Amran Sulaiman tentang Indonesia akan swasembada bawang putih pada tahun 2019 mendatang.

Pasalnya, saat ini kebutuhan nasional bawang putih antara 480 ribu sampai 500 ribu ribu ton per tahun, sementara produksi kita hanya mampu memenuhi 10 - 20 persen atau sekitar 20 ribu ton.

Wakil Ketua Bidang Pekerja Petani dan Nelayan (BPPN) DPP PKS, Riyono, mengatakan, Indonesia pernah swasembada bawang putih pada kisaran tahun 1990-an dengan luas lahan 28.000 ha. Saat ini, berdasarkan data Kementan 2016, lahan bawang putih hanya 2.043 Ha dan untuk mencapai swasembada butuh lahan min 72 ribu Ha sampai 100 ribu Ha dengan kebutuhan benih 89.779 ton.


Melihat kondisi lahan dan volume impor yang luar biasa saat ini, Riyono meminta pemerintah harus realisitis dan kerja keras untuk wujudkan swasembada bawang putih.

"Mari kita lihat dan petakan dengan benar keterpaduan semua stakeholder untuk wujudkan swasembada, mampukah mencetak lahan dari 2.043 ha menjadi 100.000 ha dalam 2 tahun? Mampukah sediakan benih sebanyak itu? Jangan sampai seperti benih tebu nasional yang sekarang tidak mampu produksi karena matinya pusat pembenihan tebu nasional," jelas Riyono dalam keterangan persnya pagi ini.

Riyono menjelaskan, saat ini pusat produksi bawang putih tersebar di enam propinsi besar dengan kapasitas produksi antara 2.000 sampai dengan seratus ribu ton. Data Kementan 2016 menyebutkan  data produksi nasional diantaranya NTB 110.009 ton, Jateng 68.191 ton, Jabar 15.478 ton, Jatim 7.779 ton, Sumbar 5.898 ton dan NTT 2.723 ton.

"Gagasan Menteri Pertanian mencetak 60.000 ha lahan yang akan dipusatkan di Jateng, Sumbar, Sulsel dan NTT masih kurang. Harusnya Jabar dan Jatim juga harus dilibatkan untuk mempercepat peningkatan produksi," pungkas Riyono. [zul]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya