Berita

Politik

Dituding Bagian PKI, Begini Klarifikasi Presidium Kamerad

RABU, 05 JULI 2017 | 00:26 WIB | LAPORAN:

Ketua Presidium Komite Aksi Mahasiswa Pemuda untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) Haris Pertama angkat suara perihal tudingan soal isu organisasinya bagian dari gerakan PKI.

Menurut dia, semua isu itu merupakan fitnah keji untuk menjatuhkan nama baik gerakannya yang selama ini eksis berupaya memperjuangkan keadilan dan ketentraman NKRI.

"Ini adalah fitnah keji, penyebar fitnah itu telah memikul beban dusta dan dosa yang nyata. Kita bisa memprosesnya secara hukum atas tudingan fitnah PKI itu," ungkap Haris dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Selasa malam (4/7).


Dia menepis tudingan itu dengan menjelaskan di dalam logo di bendera Kamerad sendiri yang mempunyai sejumlah arti.  

Pertama, di dalam logo bulan dan bintang itu sendiri justru telah lama juga banyak dipakai dalam berbagai kehidupan umat muslim. Umat Islam menggunakan simbol bulan dan bintang itu juga mempunyai alasan bahwa sebagai nama surat dalam Al Quran. Bukan berasal dari manusia tapi bulan dan bintang dalam bahasa Arabnya disebut al qomar dan an najm.

"Itu artinya bulan dan bintang punya banyak hikmah sebagai pelajaran bagi manusia. Itu menunjukkan kebesaran Allah, sebagai pencipta alam semesta termasuk bulan dan bintang," beber dia.

Berikutnya, kata Haris, ada warna merah yang menjadi dasar lambang simbol keberanian, sementara warna kuning yang menjadi warna dari bulan dan bintang simbol cahaya. Dan warna hitam menjadi dasar di bagian bawah bendera simbol kegelapan.

"Jadi pengertian dari bendera Kamerad yaitu sekumpulan pemuda dan mahasiswa pemberani yang mayoritas beragama Islam memerangi sebuah kegelapan dengan cahaya kebenaran," jelasnya.

Dia melanjutkan, pihak-pihak yang gencar melakukan fitnah itu justru orang yang panik kedok aslinya telah dibuka ke publik.  

"Mereka sengaja melakukan fitnah keji dan pembunuhan karakter agar bisa leluasa tidak terkontrol oleh gerakan kami. Jika pembuat fitnah itu tidak mau tabayyun maka jangan salahkan kami untuk melakukan proses hukum," tandasnya. [ian]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Aplikasi Digital Berbasis White Label Dukung Operasional KDKMP

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:59

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:43

DPD Dorong Kemenko Polkam Lahirkan Peta Jalan Keamanan Papua

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:28

Mengoptimalkan Potensi Blue Ocean Economy

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:53

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:35

Analis Geopolitik: Tiongkok Berpotensi sebagai Global Stabilizer

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:23

Prabowo dan Tumpukan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:58

ANTAM Tetap Fokus Jaga Fundamental Bisnis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:46

Sukseskan Program Nuklir, PKS Dorong Pembentukan Kembali BATAN

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:23

Paradigma Baru Biaya Logistik

Kamis, 14 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya