Wacana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke daerah lain disambut antusias oleh DPR RI. Salah satunya anggota Komisi IV Hamdhani dari Fraksi Partai Nasdem yang menyatakan sikap setuju.
Meski kajian belum dirampungkan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), sukses atau tidaknya pemindahan ibu kota yang sudah direncanakan sejak era Presiden Soekarno tergantung niat politik atau political will dari pemerintahan saat ini.
"Tentu saya sangat antusias kalau ibu kota dipindah, tapi juga harus dibarengi dengan keseriusan," tuturnya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta (Selasa, 4/7).
Hamdhani menjelaskan, political will diperlukan untuk mewujudkan rencana besar tersebut. Selama ini, satu-satunya yang menghambat pemindahan ibu kota adalah terkait pembiayaan. Beberapa kalangan menyebut biaya pemindahan ibu kota bisa mencapai ribuan triliun, sedangkan di tahun 2015 ketika Bappenas masih dipimpin Adrinof Chaniago pernah diungkapkan biaya pemindahan ibu kota sekitar Rp 100 triliun. Biaya sebesar itu dibagi menjadi beberapa termin dalam jangka waktu 10 tahun.
"Semua soal biaya saja, menurut saya, besar sekali yang harus dikeluarkan negara. Tapi saya dengar kan Kepala Bappenas akan melibatkan swasta dalam pemindahan ini. Itu malah lebih bagus, jadi tidak terlalu membebani negara," ujarnya.
Skema Private Public Partnership (PPP) yang disebut Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro punya banyak keuntungan. Pertama, anggaran untuk pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, transportasi, perumahan untuk PNS di daerah yang ditunjuk sebagai ibu kota baru bisa dibagi dengan swasta.
Kedua, swasta berperan pada pembangunan ekonomi masyarakat. Ketiga, pemerintah akan berfokus pada tata ruang dan wilayah supaya ibu kota yang baru menjadi kota yang modern sesuai standar internasional.
"Kami tunggu kajian dari Bappenas seperti apa. Tempo hari selesai Agustus tahun ini, tapi kita lihat saja sampai akhir tahun," demikian Hamdhani.
[wah]
