Berita

Fahri Hamzah/Net

Politik

Fahri Hamzah: Bohong Itu KPK Bilang E-KTP Rugi Rp 2,3 Triliun

SELASA, 04 JULI 2017 | 16:58 WIB | LAPORAN:

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah nampaknya sudah tak percaya dengan kerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekarang.

Ia menilai keberadaan lembaga antirasuah itu hanya membuang-buang duit negara sehingga layak dibubarkan. Di samping itu fungsi KPK tumpah tindih dengan kepolisian dan kejaksaan.

Bahkan kata dia, pengusutan kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) hanya rekayasa KPK belaka.


"Sudahlah percaya saya, kasus e-KTP itu omong kosong nggak ada hasilnya," ucap Fahri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7).

Kolega Setya Novanto ini balik menuding kasus e-KTP hanyalah permainan dari mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin bersama penyidik senior KPK Novel Baswedan dan Ketua KPK, Agus Raharjo.

"Jadi anda jangan curigai lagi angket ini (terkait) soal e-KTP lagi. Ini memang bohong, nggak ada, selesai, masak ada rugi 2,3 triliun. Dari mana ruginya? Siapa yang ngomong itu rugi?" ujarnya lebih lanjut.

Fahri menegaskan, kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menentukan suatu proyek ada kerugian negara atau tidak.

"Jangan bikin khayalan di luar. Menteng-mentang ada penyidik KPK bilang ada rugi 2,3 triliun terus kita percaya? Bohong itu. Yang benar BPK," kata Fahri.

"Presiden, saya minta tolong dia bertanggung jawab sebagai kepala negara, kepala pemerintahan evaluasi jalannya lembaga negara ini. Pakai akal kita, jangan pakai emosi, mitos atau fiksi-fiksi, terbarkan di atas meja kita bahas sama-sama," imbuh legislator asal Sumbawa itu.[wid]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Aplikasi Digital Berbasis White Label Dukung Operasional KDKMP

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:59

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:43

DPD Dorong Kemenko Polkam Lahirkan Peta Jalan Keamanan Papua

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:28

Mengoptimalkan Potensi Blue Ocean Economy

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:53

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:35

Analis Geopolitik: Tiongkok Berpotensi sebagai Global Stabilizer

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:23

Prabowo dan Tumpukan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:58

ANTAM Tetap Fokus Jaga Fundamental Bisnis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:46

Sukseskan Program Nuklir, PKS Dorong Pembentukan Kembali BATAN

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:23

Paradigma Baru Biaya Logistik

Kamis, 14 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya