Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengaku bersyukur dengan keputusan pemerintah menetapkan besaran bantuan dana partai politik menjadi Rp 1.000 per suara dari sebelumnya hanya Rp 108 per suara.
"PPP mengucapkan Alhamdulillah," kata Sekjen PPP Arsul Sani kepada wartawan, Selasa (3/7).
Menurut Arsul, yang terpenting adalah kenaikan besaran bantuan dana parpol perlu diimbangi dengan peningkatan aspek transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana.
"Alhamdulillah, untuk tahun anggaran 2016, audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) tidak menemukan penyimpangan penggunaan dana banpol tingkat pusat PPP. Hanya tiga parpol yang auditnya tidak ada penyimpangan," jelasnya.
Arsul mengatakan, ‎aspek akuntabilitas memang menjadi tekad partai Kabah dalam mengelola penggunaan dana.
"Hanya, PPP juga minta aturan tentang agar aktivitas yang bisa dibiayai dengan dana banpol juga perlu diperjelas dan diperluas," bebernya.
Meski begitu, Arsul memastikan bahwa kenaikan besaran bantuan dana parpol ‎belum mencukupi untuk operasional PPP.
"Karena total untuk PPP berkisar Rp 8,2 miliar, kebutuhan kami sekitar Rp 40-50 an miliar. Tapi lumayan ada peningkatan untuk kegiatan pendidikan politik dan perkaderan," tegas Arsul yang juga anggota Komisi III DPR RI.
Kementerian Dalam Negeri sebelumnya mengajukan kenaikan bantuan anggaran untuk parpol yang lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar Rp 5.400 per suara. Namun, Kementerian Keuangan hanya menyetujui Rp 1.000 per suara. Kemendagri pun tengah merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 5/2009 agar anggaran penambahan tersebut bisa masuk dalam APBN 2018.
Berikut nilai bantuan yang bakal diterima parpol peserta Pemilu 2014 jika PP 5/2009 memerintahkan Rp 1.000 per suara;
1. PDI Perjuangan dari Rp 2,5 miliar menjadi Rp 23,68 miliar
2. Partai Golkar dari Rp 1,99 miliar jadi Rp 18,43 miliar
3. Partai Gerindra dari Rp 1,59 miliar jadi Rp 14,76 miliar
4. Partai Demokrat dari Rp 1,37 miliar jadi Rp 12,72 miliar
5. PKB dari Rp 1,22 miliar jadi Rp 11,29 miliar
6. PAN dari Rp 1,02 miliar jadi Rp 9,48 miliar
7. PKS dari Rp 915,8 juta jadi Rp 8,48 miliar
8. Partai Nasdem dari Rp 907,5 juta jadi Rp 8,40 miliar
9. PPP dari Rp 881 juta jadi Rp 8,15 miliar
10. Partai Hanura dari Rp 710,5 juta jadi Rp 6,57 miliar
11. PBB dari Rp 197,1 juta jadi Rp 1,82 miliar
12. PKPI dari Rp 123,4 juta jadi Rp 1,14 miliar.
[wah]
