Berita

Pigai/net

Politik

Fahri Minta Komnas HAM Dibubarkan, Pigai Sindir Kementerian Susi Pudjiastuti

SELASA, 04 JULI 2017 | 16:10 WIB | LAPORAN:

Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai membantah keras pernyataan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang mengatakan bahwa Komnas HAM hanya membuang anggaran negara saja.

"Saya mau sampaikan kepada Fahri Hamzah Komnas HAM cuma Rp 70 miliar, tidak lebih, tidak kurang, bisa naik 10 miliar bisa turun. Tidak ada hubungannya dengan penghematan anggaran," ungkapnya saat ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/7).

Pigai pun menyindir jika Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) jumlah anggarannya triliunan namun pendapatan negara yang didapatkan dari kementerian dibawah pimpinan Susi Pudjiastuti.


"Itu 0,1 persen dari 2000 triliun. Masih ada juga kementerian lain yang tidak produktif dan biaya oprasionalnya tinggi. Tidak ada kontribusi bagi negara tapi biaya operasionalnya lebih besar. Banyak lah," sindir Pigai.

Menurut Pigai anggaran yang tidak boleh dikurangi di negeri ini adalah anaggaran untuk pendidikan dan kesehatan. Oleh karenanya menurut Pigai, Fahri lebih baik mewacanakan kementerian-kementerian yang sebenarnya tidak terlalu penting untuk dibubarkan.

Sebelumnya Fahri mengusulkan agar 106 lembaga negara, termasuk komnas HAM dibubarkan. Pasalnya menurut Fahri, fungsi lembaga itu tumpang tindih dengan fungsi dari Dirjen di kementerian tertentu.

Untuk kasus Komnas HAM, Fahri menilai punya fungsi yang sama persis dengan Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM. Pembubaran itu menurut Fahri dalam rangka untuk penghematan anggaran.[san]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Aplikasi Digital Berbasis White Label Dukung Operasional KDKMP

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:59

Wamenaker Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Multistrada

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:43

DPD Dorong Kemenko Polkam Lahirkan Peta Jalan Keamanan Papua

Kamis, 14 Mei 2026 | 05:28

Mengoptimalkan Potensi Blue Ocean Economy

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:53

Wagub Lampung Minta Gapembi Kawal Pemenuhan Standar MBG

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:35

Analis Geopolitik: Tiongkok Berpotensi sebagai Global Stabilizer

Kamis, 14 Mei 2026 | 04:23

Prabowo dan Tumpukan Uang

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:58

ANTAM Tetap Fokus Jaga Fundamental Bisnis di Tengah Dinamika Global

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:46

Sukseskan Program Nuklir, PKS Dorong Pembentukan Kembali BATAN

Kamis, 14 Mei 2026 | 03:23

Paradigma Baru Biaya Logistik

Kamis, 14 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya